Master Plan Transportasi Kota Bandung Harus Terpadu Dengan Daerah Berbatasan Sesuai Master Plan “BMA”
Untuk bisa memecahkan persoalan transportasi dengan kepadatan lalu lintas tinggi, Kota Bandung tidak lagi bisa melakukan perencanaan sendiri untuk kotanya. Ma
Untuk bisa memecahkan persoalan transportasi dengan kepadatan lalu lintas tinggi, Kota Bandung tidak lagi bisa melakukan perencanaan sendiri untuk kotanya. Master plan pembangunan jaringan transportasinya, harus ada keterkaitan dengan kota/kabupaten sekitarnya yang berbatasan. Apalagi ditataran perencanaan nasional, Kota Bandung masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional sektor transportasi. Perencanaan Bandung Metropolitan Area (BMA).
"Bandung kini gak bisa lagi membuat master plan sendiri. Karena namanya Bandung Metropolitan Area, perencanaannya harus konfirm dengan kota kota sekitarnya, misalnya Bandung dengan Cimahi, Sumedeang, Kabupaten Bandung," kata Direktur Bina Transportasi Perkotaan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Elly Sinaga, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum Bandung, Kamis (06/01).
Kehadiran Elly bersama 4 anggotanya, melaksanakan tugas sebagai tim penilai Pusat lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan "Wahana Tata Nugraha 2010". Selain ekspos hasil penilaian, tim juga memberikan masukan dan kritikan terkait pembangunan transportasi di Kota Bandung, sekaligus menyampaikan informasi pembangunan transportasi nasional.
Dalam penilaiannya, diantaranya tim menyoroti masih adanya parkir motor yang menutupi badan jalan, rambu petunjuk jalan yang harus disempurnakan dan penataan sirkulasi kendaraan dan penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan di terminal bus antar kota. Tim juga menyarankan untuk mengembangkan operasional Trans Metro Bandung termasuk pengelolaannya. Juga meningkatkan sistem pengendali trafict light "Area Transportation Control Siytem (ATCS)" dengan Intelegen Transportation System (ITS) yang lebih pas diterapkan pada kondisi kepadatan lalu lintas seperti Kota Bandung.
Khusus Master Plan Transportasi Nasional, Elly menuturkan, Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu telah mendapat batuan dari Pemerintah Perancis dalam penyelesaiannya. Pihaknya ingin, upaya itu juga diikuti seluruh daerah. Setiap daerah punya master plan transportasinya, yang diupayakan harus konfirm dengan master plan transportasi Pusat. Terlebih Kota Bandung, Pusat memerintahkan harus sudah menyelesaikan master plan transportasinya karena masuk dalam RPJM Nasional, selain Jakarta, Surabaya dan Medan. Master plan ini harus sudah selesai paling lambat Juni 2011," tuturnya.
Bandung Metropolitan Area (BMA) dijelaskan Elly, adalah kumpulan dari master plan - master plan yang sudah dipadukan. Karena ini masuk RPJM Nasional, maka Pemerintah Pusat ada kewajiban membantu, dan kebetulan juga ada bantuan dari Pemerintah Perancis. Mewujudkan BMA, menurutnya harus ada yang mengkoordinasikannya. "Ini bisa dilakukan Pemerintah Propinsi menyambungkannya. Kalau jakarta itu akan dibentuk Badan Otoritas Jabodetabek. Kita berharap Kota Bandung ke depannya juga mestinya begitu.,".
Pemerintah Pusat dalam pembangunan transportasi daerah, ditegaskan Elly, pembicaraan sudah sangat intens, bahkan sampai ketingkat Wakil Presiden. Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan diharapkan akan menjadi simbol kota-kota yang transportasinya bagus. Untuk itu dirinya mengajak bekerja keras mewujudkannya. "Kota Bandung ini kan seperti gula, banyak warga luar kota datang kesini. Untuk itu Kota Bandung harus bisa mengatur dan membangun transportasinya yang baik. Kalau gak, ini bisa berbalik," ujarnya.
Wali Kota Bandung, H Dada Rosada menyatakan, padatnya lalu lintas Kota Bandung karena banyaknya orang yang datang ke Bandung. Itu diakuinya membawa keuntungan, meningkat pendapatan daerah dari sektor pajak. "Penerimaan pajak daerah, tahun sekarang saja perolehan pajak kita naik Rp 59 milyar,". Ungkapnya.
Menanggapi terganggunya kenyamanan warga akibat tingginya kunjungan, Dada menandaskan, dirinya tidak bisa menolak orang yang ingin datang ke Kota Bandung. Kemacetan terjadi karena warga Bandung pun banyak yang punya kendaraan, tinggal bagaimana pengaturannya supaya kemacetan berkurang. Mensiasatinya dengan meningkatkan pelayanan transportasi umum anggkutan massal yang berkualitas. "Secara bertahap kita akan benahi. Angkutan massal seperti Trans Metro Bandung dan Damri kita kembangkan. Fungsi angkutan kota secara bertahap diganti angkutan massal, kepemilikannya dilakukan secara bersama pengelolaannya,".
Fungsi BMA dikatakannya, merupakan upaya menyeimbangkan potensi yang ada di Kota Bandung dengan yang ada di BMA. Bagaimana sistem transportasi dikembangkan, disinkronkan master plan transportasinya, mengakomodir kendaraan yang masuk dan keluar di area BMA. "Itu yang dimintakan Kementerian Perhubungan. Kita juga tidak akan dinilai baik kalau bantuan 10 bus TMB tidak dikembangkan lebih lanjut. Tidak dibangun fasilitas dan infra strukturnya. Master Plan Transportasi Kota Bandung bantuan Pemerintah Perancis, kini sudah selesai tinggal ekspos saja kepada saya,"jelasnya.
Terkait pembentukan badan otoritas, dikatakannya, bisa dilakukan dan bisa juga tidak. Pembentukan badan dilakukan, jika dinas fungsional tidak bisa kerja sama. Tapi kalau dinas fungsional bisa kerja sama baik dengan siapapun, menurutnya mengapa harus membentuk lagi. "Membentuk badan ini tidak mudah, terlebih reformasi birokrasi yang menghendaki perampingan dalam efisiensi anggaran. Reformasi birokrasi, beberapa organisasi yang kita rampingkan ternyata bisa menghemat biaya operasional per tahun Rp 45 milyar. Kalau ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, itu kan luar biasa," ujarnya.
