KOMISI IV DPR RI, KOTA BANDUNG LAYAK DIUSULKAN UNTUK MERAIH RASKIN AWARD

Prestasi luar biasa atas kinerja pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) Pemerintah Kota Bandung diutarakan Komisi IV DPR RI saat melakukan Kunjungan dalam rangka mendapat informasi penyaluran raskin,  pujian tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kepada Walikota Bandung, Dada Rosada di Ruang Tengah Balai Kota, Jl. Wastukancana No. 2 Bandung, Senin (4/4/2011).

Menurutnya, Kota Bandung layak menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam hal pendistribusian raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan menekan angka kemiskinan, Kota Bandung pun diusulkan untuk meraih Raskin Award “Dalam rangka menelusuri informasi sebenar-benarnya distribusi raskin, dari tiga daerah yang kami kunjungi yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. Ada hal yang berbeda, masalah klasik dalam penyaluran raskin masalah kuantitas dan kualitas selalu menjadi persoalan, tetapi di Kota Bandung nyaris tidak terjadi, kita memberikan apresiasi upaya Kota Bandung layak diusulkan Raskin Award dan menjadi contoh bagi kota lainnya,“ ujar Herman Khaeron.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Tahun Anggaran (TA) 2010, mengucurkan dana hibah program bantuan wali kota khusus (Bawaku) pangan Rp. 7,5 milyar. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi untuk meringankan pembelian beras miskin (raskin) Rp. 600,-/kg, sehingga harga tebus raskin di Kota Bandung Rp. 1.000,00/kg dan untuk mendukung operasionalnya, dari titik distribusi ke titik bagi (rumah tangga sasaran penerima manfaat/RSTPM) bagi pelaksana distribusi dianggarkan Rp. 400,-/kg, Secara kuantitatif jumlah RSTPM pada tahun 2011 mencapai 63.431 RTS sama dengan tahun 2010, dan menurun 23 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 82.432 RTS, dengan pagu 15 kg/RTS. Nominal angaran yang dikucurkanpun cenderung menurun dari 10 milyar tahun 2009 berkurang 18,6% pada tahun 2010 dan 2011.

Herman menemukan masalah dalam pendistribusian raskin, “Di daerah lain kuantitas yang seharusnya 15 kg hanya diterima 5 kg, kualitas yang diberikan seharusnya layak konsumsi tetapi masih yang tidak memenuhi persyaratan, tapi di Kota Bandung tidak ada persoalan, bahkan diberikan tambahan subsidi untuk raskin yang tadinya harga Rp. 1.600 dijual Rp. 1.000 saja, sedangkan di daerah lain bisa menjadi Rp. 2.000, ini disebabkan di daerah lain tidak ada kontribusi dalam mensubsidi harga terhadap penyaluran raskin dan relative hanya bergantung pada dana pusat,” tambahnya.

Masalah lain dikemukakan Herman berupa perbedaan data jumlah rumah tangga sasaran, “ Jumlah data juga ada masalah, jumlah data miskin versi BPS ( biro pusat stastistik) dan versi lainnya berbeda, menyebabkan kesenjangan kebutuhan dan distribusi” ujarnya.

Mengantisipasi persoalan Kuantitas dan Kualitas raskin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Dedy Mulya memaparkan, “ Upaya pemerintah kota dalam menghindari kualitas raskin buruk dengan melakukan pengecekan langsung ke titik distribusi, meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog Subdivre I Bandung, “ paparnya.

Pujian yang disampaikan Komisi IV DPR RI disambut baik Wali Kota Bandung,"Apresiasi dari Komisi IV saya ucapkan terima kasih, Ini memang upaya kita untuk membantu masyarakat miskin. Dan ini memang tugas pemerintah memberikan kesejahteraan dan perlindungan untuk masyarakat," paparnya.

Dalam sambutannya Dada mengatakan 96,61% kebutuhan pangan Kota Bandung selama ini sangat tergantung kepada pasokan daerah lain, ia merencanakan membeli lahan pertanian diluar Kota Bandung karena tidak memadainya luas Kota Bandung sebagai sebagai lumbung cadangan pangan daerah, “Program raskin juga bersentuhan dengan ketahanan pangan, menjamin kesinambungan pasokan pangan dari luar serta memaksimalkan lahan pertanian yang terbatas, tugas kita menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau, salah satunya dengan merencanakan pembelian sawah diluar kota bandung seluas 100 Ha, Kita telah membeli seluas 6 Ha berlokasi di Kelurahan Cisurupan, “ Paparnya,

Selain subsidi untuk raskin, kata Dada, pihaknya juga memiliki program Bawaku Makmur, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pendidikan, Bawaku Pangan, dan lain-lain. Sebab, kata Dada, rakyat miskin tidak hanya membutuhkan raskin saja, "Rakyat miskin bukan butuh beras saja, tapi semuanya. Program Bawaku itu bagian dari menyelesaikan kemiskinan sesuai 14 kriteria BPS, antara lain dia tidak mempunyai rumah yang layak kita selesaikan dengan bawaku rumah kumuh" jelas Dada.

Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kegiatan panja untuk melakukan pemantauan lapangan diperlukan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi terhadap Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Bulog.(www.bandung.go.id)