MAHASISWA UIN BANDUNG TUNTUT PERCEPAT PEMBANGUNAN KAMPUS

Menyambut "Dies Natalis" ke-43 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, puluhan mahasiswa atas nama Forum Demokratisasi Kampus menuntut Rektor UIN segera mempercepat pembangunan kampus yang dijanjikan akan selesai pada 2012.

"Perubahan IAIN menjadi UIN tidak menjadikan kampus ini lebih baik. Semua fasilitas masih sama, sistem birokrasi dan pembangunan pun belum ada perubahan," ungkap koordinator aksi itu, Kabul Hilmansyah, di kampus UIN, Bandung, Senin.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut beberapa hal, yaitu percepat pembangunan UIN SGD Bandung, hilangkan budaya nepotisme dalam sistem birokrasi kampus, perjelas sistem UIN, dan hapus budaya pungutan liar di lingkungan kampus.

Kabul mengungkapkan, kenyataan pembangunan di kampus UIN hingga saat ini tidak jelas. Seharusnya pembangunan fasilitas kampus dilakukan secara total, namun pada kenyataannya hanya dilakukan sebatas rehabilitasi dan renovasi saja.

"Berbeda dengan kampus UIN Yogyakarta dan Malang yang sudah melakukan pembangunan baru secara keseluruhan. Mereka merubuhkan bangunan lama kemudian mendirikan bangunan baru. Sedangkan di sini hanya merehabilitasi saja. Jadi tidak salah kalau kampus UIN Bandung disebut sebagai kampus terkumuh," tutur Kabul.

Hingga saat ini, kata Kabul, sejumlah mahasiswa masih melakukan kegiatan perkuliahan di bangunan SD dan SMP di sekitar kampus.

"Ini tentu telah memotong hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akibatnya ribuan mahasiswa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari kampus," lanjutnya.

Selain masalah pembangunan, FDK juga mengungkapkan bahwa masih banyak asisten dosen yang belum memenuhi standard kualitas dan kapasitas keilmuannya.

"Kami juga melihat, nepotisme di UIN masih sangat kuat. Kampus ini masih memakai sistem kekeluargaan," kata Kabul.

Di samping itu, FDK juga menuntut penghapusan budaya pungutan liar di lingkungan kampus. "Masih banyak pungutan liar di kalangan birokrasi," ungkap Kabul.

Dalam momentum dies natalis ini, lanjut Kabul, merupakan saat yang tepat untuk seluruh civitas akademika untuk interospeksi diri sebagai bahan evaluasi.

"Kami ingin ada kontrak sosial agar tidak semakin menghambat proses pendidikan dan kegiatan organisasi intra kampus," kata Kabul.

Aksi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Bersamaan dengan "Rapat Senat Terbuka" dalam rangka Dies Natalis UIN SGD yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.ant (www.bandung.go.id)