Temu Wicara Walikota dengan Gerakan Koperasi dan UKM se Kota Bandung

Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Kopereasi dan UKM (KUKM), Alfaimi mengemukakan, peristiwa dimana BUMN memberikan bantuan atau kredit lunak, karena berbunga sekira 6 %/tahun. Sekarang sudah langka di Indonesia, karena BUMN merasa, dana ini harus dikelola sendiri, sehingga keterkaitan dengan Diana-dinas yang membina koperasi dan UKM, hampir tidak ada lagi. “Di Kota Bandung, mungkin juga di Jawa Barat, -- itu tidak terjadi. -- BUMN masih memberikan perhatian dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, serta peduli kepada Koperasi dan UKM”, ucapnya dalam acara Temu Wicara antara Walikota dengan 400 anggota gerakan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (KUKM) se Koata Bandung, di Gedung Melati Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pusenkav) Jalan Gatot Subroto Bandung, Selasa (12/12/06). Acara ditandai penyerahan dana bergulir dan bantuan BUMN Tahun 2006, kepada koperasi dan UKM. Dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, Drs H Mustofa Djamaludin, MSi, anggota DPRD Kota Bandung, Drs H Iqbal Abdul Karim, Sekda Kota Bandung, Dr H Edi Siswadi MSi, Ketua DPK Korpri, Kepala Diskop Kota Bandung dan sejumlah pejabat public lainnya. Selanjutnya dikatakan Alfaimi, keberadaan koperasi memerlukan kekuatan anggota, bukan mengejar bisnis maupun nasabah. “Kalau nasabahnya 15 ribu, sedangkan anggotanya sejak beridiri 25 orang, -- ini tidak sesuai dengan jati diri koperasi, -- tapi itu adalah industri keuangan yang dimiliki beberapa orang. -- Ini yang tidak diharapkan” tandasnya. Menurutnya, keberadaan koperasi sebenarnya, terletak pada 3 komponen, yaitu pentingnya kelembagaan, Rapat Anggota dan pentingnya Jati Diri. Kalau kelembagaannya kuat, usahanya juga harus membooming kepada anggota. “Jadi kalau di Kota Bandung koperasi yang tidak aktif ada sekira 40 %, -- Saya yakin masalah utamanya adalah kelembagaan, -- tidak melaksanakan Rapat Anggota atau tidak melaksanakan prinsip-prinsip organisasi dengan baik”, ungkapnya. Alfaimi yang kebetulan dari Kelembagaan, institusinya sering menegur koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Bahkan belum lama ini, Kementrian KUKM telah pula mengedarkan surat edaran kepada koperasi-koperasi primer maupun sekumder di tingkat nasional, terutama yang tidak melaksanakan RAT. “Kalau tidak mampu melaksanakan RAT, alasan tidak ada biaya, -- yaa bubarkan saja”, tandasnya. Merespon aspirasi seorang perwakilan sentra industri kaos di Jl Surapati, terkait rencana penataan kawasan ini, dijelaskan walikota, dirinya sudah memikirkannya sejak 2 tahun yang lalu. “Kalau ada tanah kosong di sekita situ, akan kita beli untuk kepentingan sentra kaos. – Itu sudah saya fikirkan dua tahun yang lalu. Kalau saat ini produknya sudah terkenal ke mancanegara, -- mudah-mudahan ke depan, lokasinya juga akan terkenal“, ucapnya, seraya menjanjikan, jika Pasar Cihaurgelis selesai dibangun, satu lantai diantaranya, bisa digunakan untuk sentra kaos Surapati. “Ajukan saja rencananya”, kata walikota. Dalam kesempatan tersebut, Walikota menyerahkan dana bergulir dan bantuan kemitraan BUMN kepada sejumlah Koperasi dan UKM, dengan pola Syari’ah dan Konvensional. Pola Syari’ah diberikan kepada 6 koperasi, masing-masing Rp. 100 juta kepada KSU Muslimat Al Hudaa, Koperasi Warga MUI Jabar “Hikmah”, KSU BMT Bina Mulya, Koperasi Wanita Persis dan KSP Silih Aping. Pola Konvensional, masing-masing Rp. 100 juta diberikan kepada 4 koperasi, yaitu Koperasi Kredit Bina Usaha, KSU Warga Isola, KSU Kelurahan Kebonlega dan Koperasi Wanita Binangkit. Serta masing Rp. 50 juta, diberikan kepada 3 koperasi, yaitu Koperasi Wira Usaha Sejahtera Mandiri, KSP Sekar Arum dan KSU Cilengkrang. Bantuan BUMN dari PT Bio Farma, diberikan kepada KSU daya Sunda dan Koperasi Dinas Peternakan Priv Jabar, masing-masing Rp. 15 juta. Bantuan PT LEN diberikan kepada Koperasi Karyawan PT LEN sebesar Rp. 25 juta, dan kepada Koperasi Perpustakaan Daerah Prov Jabar sebesar Rp. 20 juta. Bantuan PT Pindad, diberikan kepada UKM Manufactura sebesar Rp. 40 juta dan UKM Smart Teknik Utama sebesar Rp. 60 juta. Bantuan Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) diberikan kepada KPRI Depag Kota Bandung “Ikhlas” sebesar Rp. 500 juta, UKM makanan ringan “Oleh-Oleh Bandung” sebesar Rp. 150 juta, UKM Konveksi Laela Sari sebesar Rp. 150 juta, dan UKM Konveksi Ki Agus Haji Umar Hamid, sebesar Rp. 350 juta. Sehinga bantuan seluruhnya berjumlah Rp. 2,3 milyar. (www.bandung.go.id)