Pemda

Launching Bawaku Makmur TA 2008 dan Hibah Rehab Rumah Kumuh

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman;

Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:35
Launching Bawaku Makmur TA 2008 dan Hibah Rehab Rumah Kumuh
Launching Bawaku Makmur TA 2008 dan Hibah Rehab Rumah Kumuh

Akhir Tahun 1996, sebelum krisis moneter, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada pada angka 11 %. Pada posisi pertumbuhan sebesar ini, dengan program pembangunan pola manunggal satata sariksanya, Kota Bandung dengan lantang, menyatakan bebas Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) yaitu kelompok rumah tangga sangat miskin. Namun ketika krisis moneter, Juli 1997, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menurun sangat dramatic hingga dibawah 1 %.

Sekarang Kota Bandung patut bersyukur, dalam 5 tahun terkahir, 2003-2008, ekonomi kota tidak saja menggeliat, tapi bangkit dan berangsur pulih. Pertumbuhan ekonominya kini telah mencapai angka 8,23 %. Yang pasti, angka pertumbuhan sebesar ini, mamsih menyisakan persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan secara bertahap. Karenanya, kebijakan 7 program prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, social budaya, olah raga dan agama,  yang selama ini dinilai berhasil dan telah dirasakan manfaatnya warga Bandung, harus berlanjut dan ditingkatkan bahkan lebih dimantapkan.

Dalam upaya percepatan Bandung makmur yang diimplekentasikan melalui misi pengembangan perekonomian kota yang adil, Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi, untuk yang keempat kalinya menyerahkan hibah modal usaha bagi 11.100 pemohon usaha mikro, koperasi, dan menengah dengan total bantuan Rp. 11.129.887.000,-- serta bantuan rehab 225 rumah tidak layak huni di 30 kecamatan se Kota Bandung Rp.1.125.000.000,--. Diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jumat (14/11/08).

Bagi Tuti warga Cijagra Kecamatan Lengkong, penjual nasi kuning keliling yang bermodalkan Rp. 125.000,--, bantuan wali kota khusus kemakmuran (Bawaku Makmur) Rp. 500.000,--, sangatlah besar. Dengan keuntungan RP.25.000,--/hari, itupun jika habis, ditambah penghasilan suami yang penjaga malam di perumahan Suryalaya Rp. 300.000/bulan, sangat berat dengan beban tanggungan 3 anak-anaknya yang mengenyam pendidikan hanya sampai SD.

“Alhamdulillah, atas pemberian bantuan modal usahanya kepada saya pedagang nasi kuning keliling,  saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dada di tahun-tahun mendatang diangkat kembali menjadi Wali Kota Bandung. Bantuan ini akan saya manfaatkan menambah dan melengkapi dagangan saya,” ujarnya.

Asep Ayatullah Hidayat, Satpam SPBU warga Kopo Bojongloa Kidul, dengan suara tersendat hampir menangis, bersyukur menerima bantuan Rp. 5 juta untuk rehab rumahnya. Gaji Rp. 850.000/bulan dengan tanggungan istri dan 4 anaknya, sangat sulit bisa mmperbaiki rumahnya yang sudah banyak bocor jika hujan.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa berdekatan, berdampingan dengan bapak wali kota. Ini suatu kebanggaan. Bantuan program perbaikan rumah kumuh yang saya terima, sangat membantu saya, anak dan istri saya,  yang mengharapkan bisa menikmati hidup di tempat tinggal yang layak. Harapan saya semoga program Pak Wali ini berlanjut dan berkesinambungan,” ungkapnya, seraya mendoakan wali kota beserta keluarga dan jajaran di pemerintahan kota, mendapat perlindungan dan pertolongan Allah SWT .

Program Bawaku Makmur, dikatakan wali kota, merupakan bantuan hibah yang sangat ketat dikoreksi DPRD, namun sayang tidak satupun yang hadir menyaksikan. Bantuan hibah ini, sesuai aturan, hanya dapat diberikan satu kali tidak bisa terus menerus. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan ekonomi produktif keluarga.

Hingga Tahap IV Tahun 2008, disebutkan wali kota, Pemkot telah menyalurkan Bawaku Makmur kepada 51.000 pemohon yang lolos verifikasi. Menurutnya, masih banyak yang belum kebagian, sehingga di Tahun 2009 akan diupayakan kembali. “Jika evaluasi yang kita lakukan dan Dewan, hasilnya ada dampak dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Program ini bisa kita perjuangkan berlanjut. Di Tahun 2009, selain melanjutkan Bawaku Pendidikan gratis, Bawaku Sehat Gratis, Bawaku Kemakmuran gratis, kita juga akan melaksanakan Bawaku Pangan gratis,” ungkapnya.     

Dalam upaya meningkatkan aktivitas usaha masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan ini,  Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan, Ir, Drs H Taufik Rahman MH menuturkan,  berdasarkan Peraturan Daearah (Perda) Nomor 1/2007 tentang APBD 2007 Murni dan Perda Nomor 7/2007 tentang APBD 2007 Perubahan, serta Perda Nomor 3/2008 tentang APBD 2008, pada komponen belanja hibah telah tersalurkan Bawaku Makmur Rp. 25.400.000.000,-- untuk 39.916 penerima. Direalisasikan dalam bentuk fasilitasi permodalan dengan orientasi sasaran terhadap masyarakat, baik yang rintisan usaha, pelaku usaha maupun koperasi. Diharapkan mampu menggerakkan sector riil perekonomian masyarakat. Yang akhirnya berimplikasi terhadap pencapaian kinerja ekonomi kota, diantaranya peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), peningkatan income perkapita serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Tahap pencairan pertama telah disalurkan Rp. 3.538.793,-- untuk 4.909 pemohon, terdiri 144 rintisan usaha, 4.725 pelaku usaha termasuk 37 pedagang buku Palasari yang terkena musibah kebakaran dan 68 koperasi. Tahap kedua disalurkan Rp. 10.861.207.000,-- kepada 18.637 pemohon, terdiri 1.964 rintisan usaha, 16.577 pelaku usaha dan 96 koperasi. Tahap III, disalurkan Rp. 11. Milyar untuk 16.373 pemohon termasuk 11 pedagang Pasar Ujungberung yang terkena musibah kebakaran.

Dari evaluasi yang dilaksanakan pada kunjungan langsung di lapangan terhadap 23.467, dilaporkan Taufik Rahman, 88 % penerima hibah menggunakan dananya untuk usaha produktif, 6 % untuk perbaikan ruang usaha dan hanya 6 % yang menggunakannya untuk keperluan lain. Sdangkan jenis usha penerima bantuan, 40 % Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) produksi baik yang menghasilkan produk maupun jasa (warung, jasa penjahit, bengkel), sisanya yang 60 % merupakan UMKM Konsumsi (warung kelontong, pedagang pulsa, wartel). Sementara rumah tidak layak huni yang direhab, sejak Tahun 2005 s.d  Tahun 2007 mencapai 10.030 rumah. Dengan total biaya Rp. 4.980.341.400,--, bersumber dari APBD Rp 5 juta/rumah, selebihnya merupakan swadaya masyarakat

 

KEPALA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

BULGAN ALAMIN