Penanganan Sampah Agenda Prioritas Pemkot Bandung Dicarikan Solusi Terbaik

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sampai kapanpun, tetap menjadikan persoalan sampah sebagai agenda prioritas untuk dicarikan solusi terbaiknya, baik pengelola, metoda maupun lokasinya. Harapan yang pasti, sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung kedepan harus bersih dari sampah, nyaman dihuni dan menjadi kebanggaan siapapun yang tinggal didalamnya. Masyarakat Bandung tidak ingin kotanya mendapat gelar kota terkotor atau mendapat sebutan Bandung lautan sampah. Bandung tidak ingin terjadi musibah kedua menyusul tragedi TPA Leuwigajah.

“Jadi kita, Pemerintah Kota Bandung akan sangat respon jika ada pihak yang ingin kerja sama dalam pengelolaan sampah. Kita dengan Panglima sama-sama mengharapkan ada pengelolaan sampah Kota Bandung yang lebih baik. -- Bagi kita, dimana dan siapa saja yang bagus, terpenting sampah ini dikelola dengan bagus. Pangdam merespon positif sekali, bahkan beliau bersama pengusahanya datang ke saya di Pendopo,” ujar Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi usai menghadiri serah terima jabatan Komandan Kodim 0618/BS Bandung, dari Letkol TNI (Arm) Dwi Jati Utomo yang dialih tugaskan menjadi Wakil Asisten Teritorial (Wa Aster) Kodam III Siliwangi, kepada Letkol (Inf) Urif Wahyudi yang sebelumnya menjabat Dandim 0611 Garut, bertempat di Makodim 0618 Jalan Bangka, Senin (12/01/09).

Beberapa waktu lalu, Dirut PT Patriot Bandung Barat, Indra Tri Hardjo, audiensi dan mempresentasikan kegiatan usahanya dalam pengelolaan sampah dihadapan Wali Kota Bandung, disaksikan Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Menurut informasi, sejak Tahun 2004, perusahaan ini telah berpengalaman mengelola TPA sampah Bantar Gebang-Kota Bekasi seluas 108 Ha, menggunakan metoda sanitary landfill. Setiap harinya menangani volume sampah 5.000 s.d 6.000 ton dari 5 wilayah DKI Jakarta.   Perusahaan ini selain menawarkan metoda pengelolaan, merencanakan akan memanfaatkan lahan lebih kurang 100 Ha di Batujajar Kabupaten Bandung Barat, milik TNI, namun  prosesnya, boleh atau tidak dijinkan, mengharapkan bantuan fasilitasi Pangdam III Siliwangi.

Terkait opini hasil penelitian, bahwa untuk membereskan pedagang kaki lima (PKL), seperti dilaksanakan Kota Solo,  perlunya Kota Bandung membuat Peraturan Daerah (Perda) PKL bahkan jika perlu dibentuk kantor yang mengelola PKL, wali kota mengemukakan, bisa saja. Namun dengan Perda K3 (Ketertiban, Keindahan, Kebersihan) yang sekarang dimiliki Kota Bandung menurutnya sudah efektif.

Buktinya demikian dikatakan Dada, PKL di tujuh titik dan di Tegallerga sudah bisa selesai. Bahwa sekarang masih kucing-kucingan, akan terus diselesaikan secara bertahap. Dada juga menambahkan, berbicara penegakan K3, orang menginginkan semuanya mendesak. “Hari ini ingin tertib,  bersih dan indah, tapi kita dihadapkan kepada berbagai persoalan juga. Upaya itu kita lakukan sungguh-sungguh, tapi hasilnya ada yang cepat dan ada yang masih perlu waktu. Kita tidak mengusir PKL tapi menempatkannya, kecuali di tujuh kawasan yang nyata-nyata tidak boleh,” imbuhnya, sekaligus menanggapi kemungkinannya dapat berkontribusi terhadap PAD jika PKL dikelola dengan baik.

KEPALA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BULGAN ALAMIN