Web Pemerintahan Terbaik Tahun 2006

Web Pemerintahan Terbaik Tahun 2006 Versi Litbang Kompas Kompas Senin, 28 Agustus 2006Situs "Web" Pemerintah Daerah Tak Mau Ketinggalan Ingin jalan-jalan ke K

Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:31
Web Pemerintahan Terbaik Tahun 2006
Web Pemerintahan Terbaik Tahun 2006

Web Pemerintahan Terbaik Tahun 2006 Versi Litbang Kompas


20 Besar yang mendapat nilai diatas 70

Kompas Senin, 28 Agustus 2006

Situs "Web"
Pemerintah Daerah Tak Mau Ketinggalan


Ingin jalan-jalan ke Kota Bandung tetapi tidak tahu rute angkutan umum? Jangan bingung, coba tengok www.bandung.go.id, kemudian pilih Rute Angkutan Kota di sebelah kiri. Kalau Anda menggunakan kendaraan pribadi tetapi bingung dengan jalanan Kota Kembang ini, cek di fitur peta wisata, nanti Anda akan terhubung ke peta kota ini.

Dua fitur inilah yang mengangkat situs web Kota Bandung meraih nilai tertinggi sehingga menduduki urutan pertama di antara beberapa situs web daerah lainnya Selain adanya tampilan peta, situs Kota Kembang ini juga menyediakan pilihan dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris.

Uniknya, versi bahasa Inggris bukan terjemahan dari situs bahasa Indonesia. Menurut Doni Hernawan dari PT Daya Utama IT (DUIT), perusahaan yang mendapatkan kesempatan mendesain ulang situs, target pengunjung dari kedua versi ini berbeda. Pengunjung untuk versi bahasa Inggris diharapkan berasal dari kelompok pengusaha dan investor, pelajar asing, serta wisatawan. Sementara target pengunjung di situs bahasa Indonesia lebih luas dengan tambahan masyarakat umum dan pelajar domestik.

Untuk desain, DUIT menyerahkan sepenuhnya kepada rekan mereka dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Beberapa desain lalu diserahkan ke Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung untuk dipilih. Hasilnya, situs web bernuansa hijau asri plus gambar sepasang remaja untuk mengurangi kekakuan desain siap menjamu para pengunjung.

Setelah selesai didesain ulang di tangan konsultan dengan dana Rp 150 juta dari anggaran daerah, situs web menjadi tanggung jawab KPDE sebagai perwakilan pemerintah kota. Ini menjadi beban berat mengingat keterbatasan sumber daya manusia.

Kepala Seksi Telematika KPDE Kota Bandung Tohir Latif SH mengatakan, "Di sini hanya ada satu orang yang benar-benar lulusan Teknik Informatika ditambah seorang pengolah data. Idealnya, setidaknya ada dua orang berbasis informatika, tiga pengolah data, dan dua orang berpendidikan jurnalistik untuk memasok berita dan data."

Selain minim tenaga ahli yang kompeten, Tohir juga mengakui dana serta pasokan data dan berita untuk ditampilkan di situs web menjadi masalah klasik yang menghambat pelaksanaan e-government di berbagai daerah. Meski sudah sering dikeluarkan surat edaran bertanda tangan wali kota ataupun sekretaris daerah, masih ada saja dinas atau institusi lain yang enggan menyediakan data. Barangkali, kendala-kendala ini menyebabkan Bandung belum dapat mengejar prestasi Kota Surabaya yang berhasil melaksanakan tender-tender secara online.

Untunglah, susah payah yang dijalani oleh penanggung jawab dan pembuat situs bisa sedikit terobati dengan kenaikan jumlah kunjungan. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengunjung naik 50 persen. Dari data yang dikumpulkan, umumnya pengunjung menengok situs web kota ini pada jam kantor, mulai delapan pagi hingga empat sore. Perkembangan menarik lainnya adalah satu dua instansi mulai bertanya-tanya dan ingin menggali lebih dalam manfaat situs bagi program- program mereka. Dinas Pendidikan Kota Bandung bahkan telah berinisiatif memanfaatkan situs web untuk membantu menyebarluaskan hasil ujian nasional beberapa bulan lalu. Diharapkan dinas lain ikut memanfaatkan.


Bogor dan Malang

Urutan selanjutnya setelah Kota Bandung adalah situs web yang dikelola Pemerintah Kota Bogor dan Malang. Sekilas, ketiga peraih nilai terbesar ini memiliki kesamaan, sama-sama menjadi pusat pendidikan serta sama-sama memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi. Tetapi, bukan berarti PAD menjadi penentu bagi kehadiran situs daerah. Dari pengamatan, ternyata kabupaten berpendapatan minim tetap bisa tampil di jagat maya.
Coba tengok Agam di Sumatera Barat. Situs web kabupaten dengan pemasukan uang jauh di bawah Kota Bandung ternyata mampu masuk kelompok sepuluh besar. Di ibu kota kabupaten, Lubuk Basung, pun tak ditemukan warnet setelah satu-satunya penyedia internet yang ada bangkrut. Lalu, siapakah yang dituju jika masyarakat Agam sendiri sulit terhubungi internet? Kepala Subbagian Telematika dan Pusat Data Elektronik Kabupaten Agam Robert Candra Eka menjelaskan, memang situs web diperuntukkan bagi warga Agam yang merantau di luar daerah serta masyarakat luas yang membutuhkan informasi tentang Agam.


"E-Government"

Hasil pengamatan yang dilakukan pada semua situs web daerah yang memiliki alamat go.id membuktikan pelaksanaan e-goverment di Indonesia memang masih tahap awal. Saat ini masih separuh daerah belum memiliki situs resmi ataupun situsnya tidak dapat dibuka. Indonesia harus terus meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, dan menyiapkan peraturan perundang-undang tentang e-government.

Di dalam laporan yang dikeluarkan PBB tentang kesiapan e-government secara global setahun lalu dibeberkan kondisi hampir semua negara dari berbagai benua dalam menyambut e-government dan partisipasi tiap negara dalam dunia world wide web (www). Negara maju Amerika Serikat, disusul dengan Denmark dan Swedia, mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi negara paling siap. Sementara Korea Selatan menjadi satu- satunya bagian Asia yang masuk dalam urutan lima besar.

Dalam kajian PBB ini, terlihat jelas ketimpangan teknologi antara negeri ini dan kelompok negara maju. Di Indonesia, yang menduduki peringkat 96 dari 180 negara, hanya tersedia 1,2 komputer per 100 penduduk. Bandingkan dengan 66 komputer per 100 di Amerika Serikat. Sementara itu, sebuah hasil survei yang dipublikasikan BPS pada pertengahan Agustus 2006 mendeskripsikan lebih jelas, hanya empat persen dari total 59 juta rumah tangga di Indonesia yang memiliki komputer. Itu pun tak semua terhubung dengan internet, terbatas 0,6 juta saja yang punya akses ke internet. Lalu, bagaimana cara pengembangan e-government di Indonesia? Menurut Dewan Pasifik untuk Kebijakan Internasional pada tahun 2002, ada beberapa kunci pokok. Pertama adalah infrastruktur, anggaran, dan ketersediaan sumber daya manusia. Kedua, kepemimpinan juga kesiapan dan kemauan bagian-bagian pemda untuk berubah. Ini terbukti dalam hasil penelitian di Indonesia.

Daerah yang memiliki situs web sesuai dengan standar Depkominfo dan unik umumnya memiliki pemimpin yang sadar akan pentingnya keberadaan sesuatu perwakilan di dunia maya yang juga mampu melayani kebutuhan warganya sendiri. Untuk mendorong faktor kepemimpinan, Direktur e-Government, Depkominfo Ir Djoko Agung Harijadi MM menunjukkan beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya pembentukan gugus tugas tingkat tinggi di bidang telematika yang diketuai Presiden.

(Ratna Sri Widyastuti dan Suwardiman, Litbang Kompas)