Raker RPJP Kota Bandung 2008 – 2028

Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berhasil, sangat tergantung pada komitmen dalam menerapkan konsepsi pembangunan berkelanjutan, dimana kondisi actual saat ini benar-benar sebagai rujukannya. “Betapa tidak, karena kondisi eksisting adalah titik awal yang membentangkan proses pengembangan potensi, penyiapan piranti pengendalian, aplikasi solusi penanganan permasalahan dan perluasan cakupan dan akselarasi. -- Namun ketika kondisi eksisting ini tidak memiliki struktur yang kuat, apalagi tidak jelas orientasinya, maka perencanaan pembangunan hanya akan menjadi dokumen slogan dan jargon politik penyelenggara pembangunan”, tandas Walikota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi ketika membuka resmi Raker persiapan penyusunan RPJP Kota Bandung 2008 – 2028, di Grand Hotel Pasundan Jalan Peta Bandung, Kamis (30/11/06). Diikuti peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanayak 300 orang. Secara kontekstual menurut walikota, RPJP Kota Bandung harus mengakomodasikan RPJP Nasional dan Provinsi, karena Kota Bandung merupakan daerah sasaran program dan kontributor dalam bentukan-bentukan nilai regional maupun nasional dalam kerangka NKRI. “Berdasarkan alur pikir ini, Saya mengajak para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk mengukur seberapa besar kemampuan kita dan warga kota dalam merealisasikan konsep-konsep yang kita sepakati”, ajak walikota. Dalam implementasi Visinya, Kota Bandung sebagai kota jasa yang Bermartabat, dikatakan walikota, harus mampu membentuk dan menguatkan indicator, tercapainya sukses program dan tujuan pada masing-masing bidang strategisnya. Sehingga Tahun 2008 yang dijadikan titik kulminasi pembangunan jangka menengah Kota Bandung, seluruh target tercapai dan kondisinya benar-benar mengalami perubahan disbanding keadaan Tahun 2004. Sebaliknya jika terdapat kendala, akan didapat suatu rencana solusi yang tepat, agar dalam sisa waktu yang ada, terjadi akselarasi. Kota jasa Bermartabat dijelaskan walikota, adalah kondisi local, dimana struktur social, budaya, ekonomi serta ketentraman dan ketertiban kota, mencapai posisi mantap. Sedangkan metropolitan Bandung, adalah aksen dari kota jasa bermartabat, yang menuntut eksistensi Kota Bandung mampu memberi pengaruh serta manfaat bagi pertumbuhan di daerah-daerah seputar kota Bandung. Berdasarkan kondisi ini, ditegaskan walikota, RPJP Kota Bandung mau tidak mau, harus memiliki kesinambungan atas 2 peran ini. Bahkan secara sistematis harus memberi peluang pertumbuhan pada masing-masing bidang. “Jika harus meraih Bandung Hijau 2006, Bandung Sehat 2007, Bandung Cerdas 2008, Bandung Berprestasi 2008, Bandung Kota Seni dan Budaya Tahun 2008, dan Bandung Kota Agamis Tahun 2008 serta Laju Pertumbuhan Ekonomi 11 % pada Tahun 2008, -- maka RPJP 2008 – 2028, harus mampu menghasilkan desain pemutahiran atas target-target tersebut”, harap walikota yang menghendaki Kota Bandung masa depan, dirancang dengan cermat”, harap walikota. Ketua Bappeda Kota Bandung, Drs H Tjetje Subrata, SH.MM mengemukakan, RPJP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. “Rencana bisa gagal, tetapi tanpa perencanaan, -- maka kita sebenarnya, sedang merencanakan kegagalan. Oleh karena itu , kita tidak ingin merencanakan kegagalan”, ungkap Tjetje. Raker persiapan penyusunan RPJP, dimaksudkan, untuk menyamakan persepsi daalam menentukan visi Kota Bandung melalui masukan seluruh stakeholder (akademisi, praktisi, birokrasi, organisasi profesi, ulama, ormas, LSM). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah, mengevaluasi, mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta memprediksi kondisi yang mungkin terjadi selama 20 tahun ke depan. Menghimpun berbagai mamsukan dari berbagai stakeholder dan memiliki dokumen perencanaan 20 tahun yang bersifat holistik dan integrative. (www.bandung.go.id)