Penyerahan Bus Lane

Sebanyak 10 unit bus Trans Metro Bandung (TMB) bantuan Departemen Perhubungan RI untuk pengembangan angkutan massal perkotaan berbasisi bus, diserahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ir. Iskandar Abubakar kepada Walikota Bandung, H. Rosada SH MSi, Kamis (28/12/06) malam di Plaza Balaikota. Ditandai penandatanganan berita acara dan penyerahan piagam serah terima bus bantuan. “Mudah-mudahan dukungan bagi penerapan system trensportasi massal Bus lane ini mampu jadi solusi bagi pemecahan masalah transortasi di Kota Bandung, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat para pengguna jasa angkutan umum” ujar walikota seraya menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya. Lebih lanjut dikatakan walikota, Kota Bandung sebagai Kota metropolitan mengalami perkembangan yang pesat, baik dari pertumbuhan penduduk maupun jumlah kendaraan, belum lagi masyarakat urban yang sebagain besar masih memeiliki ketergantungan ada sediaan angkutan umum. Disisi lain pembangunan prasarana dan sarana transuortasi belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat, ditambah pelayanan kondisi fisik ankutan perkotaan yang belum maksimal. Salah satu permasalahan lalulintas Kota Bandung menurut walikota, terjadinya kemacetan pada jalur dan waktu tertentu. Titik-titik kemacetan di Kota Bandung semula ada 72 titik dan 34 titik sebab macet. Saat ini 68 titik sudah berhasil diselesaikan melalui rekayasa lalulintas, meski belum dapat mengurangi kepadatan lalul lintas. Hal ini disebabkan, pertumbauhan ruas jalan tidak sebandimg dengan pertumbuhan kendaraan. Selain itu, kondisi angkutan perkotaan (angkot), dikatakan walikota, saat ini memiliki tingkat aksesibilitas rendah, dengan jagkauan layanan yang belum merata. Masalah keamanan, kenyamanan dan tingginya biaya transortasi menjadi kendala yang harus dicari pemecahannya. “Permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak buruk terhadap produktivitas masyarakat kota Bandung secara umum. -- Penerapan angkutan massal Bus lane adalah solusi alternative mengatasi permasalahan lalu lintas, juga merupakan implementasi Inpres RI No 10 Tahun 2005 tentang penghematan energi” ucap walikota. Walikota memahami, kebijakan pengoperasian angkutan umum massal akan berdampak pada system transportasi umum yang telah ada di Kota Bandung. Keberadaan Bus Lane tidak untuk mematikan peran angkot, melainkan menumbuhkan satu sinergis. Karena angkot masih dibutuhkan, terutama melayani ruas-ruas kjalan tertentu dan menjadi angkutan penghubung. Untuk itu Pemkot Bandung, menaganggap perlu untuk menerapkan system transportasi terpadu antara Bus Lane dengan Angkot. Terkait dengan pengoperasiannya, dikatakan walikota, akan ditangguhkan sementara sampai awal April 2007, menunggu kesiapan infrastruktur 16 jembatan penyebrangan orang (JPO) dan Shelter yang memerlukan dana sebesar Rp. 16 milyar. Terkait belum teranggarkannya di APBD 2007, meski sudah mendapat dukungan Ketua Komisi C DPRD, walikota menawarkannya kepada pihak swasta, dengan kompensasi pemasangan reklame. Dirjen mengemukakan, penerapan angkutan umum massal sejenis Bus Way maupun Bus Lane di kota-kota besar di dunia, awalnya selalu diwarnai dengan pro dan kontra bahkan penolakan komunitas usaha angkutan umum. Solusinya adalah dengan menyerahkan pengelolaannya kepada mereka, termasuk tender dalam pengembangan dan perluasannaya. Sehingga antara pemerintah, pengguna dan pengusaha jasa angkutan umum, sama-sama diuntungkan. Dikatakan Dirjen, karena jaraknya pendek, Bus Lane dirancang, berkapaistas penumpang 42 orang penumpang, 17 orang duduk dan 35 berdiri. Kalau dihitung secara ekonomis pun, tarip perpenumpang per kilometer pun hanya Rp 140,-- sementara angkot Rp. 250,- . Karenanya langkah yang dilakukan Kota Bandung, akan didukungnya secara maksimal. “Kita tidak akan berhenti disini, -- kita akan bantu terus dan mendorong, bagaimana kita bisa menciptakan suatu system transportasi ayang lebih baik, yang lebih efisien, aman bagi penggunanya”, tandasnya. Bahkan menurutnyam kebijakan yang diambil Pemkot Bandung, pertama adalah keberpihakan kepada angkutan umum yang efisien di dalam penggunaan ruang jalan dan energi. Kedua, adalah pengembangan dan penggunaan bio energi nabati khususnya bio solar sewrta bahan baker gas. Ketiga, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau kita lihat, kendaraan pribadi itu memakai ruang jalan yang cukup luas dan energi lebih besar dari pada yang diangkut. Karenanaya salah satu kebijakan penting yang harus diambil ke depan, adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kendaraan pribadi. Dirjen menyarankan, perlunya kebijakan parkir. Diantaranya membatasi ruang parkir seminimal mungkin di kawasan pusat kota dan penetapan tarip parkir ditetapkan lebih tinggi, kualitas pelayanan amgkutan umumnya diberikan yang lebih baik, sehingga memaksa masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. (www.bandung.go.id)