News

TRANSPARANSI SANGAT DIBUTUHKAN DALAM KEMAJUAN PEMBANGUNAN

Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam.setia

Miftah Monday, 04 September 2017 15:12
TRANSPARANSI SANGAT DIBUTUHKAN DALAM KEMAJUAN PEMBANGUNAN
TRANSPARANSI SANGAT DIBUTUHKAN DALAM KEMAJUAN PEMBANGUNAN

Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam.setiap proses terjadi kebijakan publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial saat menerima tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi, di Balai Kota Bandung, Kamis (31/8/2017).

Lanjutnya, pemerintah kota Bandung saat ini sudah transparansi untuk memberi informasi kepada publik.

Prinsipnya, dalam mengelola pemerintahan bukan jamannya lagi maen sumput sumputan. Keterbukaan ini memang menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa di tawar lagi. Karena bandung merupakan daerah metropolitan, maka harus memberikan keterbukaan informasi untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Bandung,"ujarnya.

Ditambahkan Oded, untuk agenda monitoring dan evaluasi, bukan hanya sekedar memulai dan mengevaluasi, tetapi menjadi keterbukaan ini sesuatu yang harus jadi tanggung jawab moral.

"Karena itu PPID harus betul-betul memiliki konsen yang kuat dalam memberikan informasi kepada publik,"ujar Oded.

Dirinya berharap, informasi mengenai pemerintahan kota terus dikonsumsi oleh masyarakat. Sebab jika informasi ini terus diketahui maka masyarakat pun mengetahui kerja pemerintah dan hasilnya pun bisa dirasakan.

"Tentu saja kita berharap dengan adanya pemerintahan keterbukaan dengan ditandai dulu dari semangat reformasi dan keterbukaan,"tegasnya.

Sementara itu, Asisiten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Devinisa menyampaikan, kegiatan monitoring dan evaluasi dari komisi informasi merupakan salah satu bukti perhatian konsen kepada pemerintah.

"Kami melakukan tahapan monitoring terkait dengan sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi di kabupaten dan kota se - provinsi,"ujar Devinisa.

Lanjutnya, terdapat tiga tahapan dalam monitoring dan evaluasi ini, pertama adminstrasi, kedua penyanggahan atau klarifikasi dan saat ini yang dilakukan adalah verifikasi lapangan.

"Dari hal tersebut akan di lakukan semacam sample, lalu melihat sejauh mana pelaksanaan informasi publik di pemerintah kota Bandung,"tuturnya.

Ia berharap kegiatan monev bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi.

"Dengan pelayan informasi kepada publik, maka keterbukaan pemerintah pun pasti diapresiasi dan kemajuannya akan dirasakan bersama sama,"pungkasnya.