Berita

PEMKOT BANDUNG, KPU DAN PANWASLU BERSINERGI SUKSESKAN PILWALKOT 2018

Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan meningkatkan sosialisasi. Sosialisasi ini terkait deng

Miftah Senin, 26 Februari 2018 17:14
PEMKOT BANDUNG, KPU DAN PANWASLU BERSINERGI SUKSESKAN PILWALKOT 2018
PEMKOT BANDUNG, KPU DAN PANWASLU BERSINERGI SUKSESKAN PILWALKOT 2018

Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan meningkatkan sosialisasi. Sosialisasi ini terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2018.

Hal tersebut dikemukakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Kamalia Purbani pada rapat koordinasi penyelenggaraan Pemilu 2018 di Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, sosialisasi tersebut ditujukan kepada seluruh ASN Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan agar para ASN paham tentang aturan dalam Pilkada. Terkait hal itu, Kamalia meminta Bagian Humas ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan sosialisasi.

Selain itu, Kamalia juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyukseskan Pilkada.  Ia menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus memutakhirkan data agar warga Bandung bisa mendapatkan haknya. Sedangkan Dinas Penataan Ruang diminta untuk menentukan titik lokasi yang bisa digunakan untuk kampanye.

Sementara itu, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah, ASN memang dilarang untuk berpihak kepada calon kepala daerah. Oleh karenanya, Panwaslu Kota Bandung akan mengawasi ASN selama pelaksanaan Pilkada.

"Intinya sebagai ASN harus netral dan tidak boleh ikut kegiatan kampanye atau kegiatan lain selain melakukan Tupoksi sebagi ASN,” tegasnya.

Sedangkan Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Ali Mubarok mendukung Pemkot Bandung untuk menyosialisasikan tentang aturan Pilkada. Sosialisasi kepada guru, dokter ataupun dosen memang perlu dilaksanakan agar semua paham mengenai aturan ASN tidak boleh masuk dalam ranah politik khususnya pemilu.