Kota Bandung Menjadi Salah Satu Kota Pelaksana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Kota Bandung terpilih sebagai salah satu dari 45 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam Aksi Strategi Nasional Pencegahan Koru
Kota Bandung terpilih sebagai salah satu dari 45 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoordinasikan langsung aksi yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
"Pemkot Bandung akan menyinkronkan rencana aksi sesuai dengan upaya revolusi tata kerja aksi pencegahan korupsi," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Seketaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sukmana di sela-sela acara "Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020", di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Kamis (6/12/2018).
Acara "Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020" dihadiri perwakilan dari enam provinsi serta sembilan kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Ema mengatakan, di Kota Bandung rencana aksi pencegahan korupsi sudah berjalan. Baik yang memenuhi aspek potensi layanan perizinan, keuangan negara, maupun reformasi birokrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi, Kota Bandung menunjukkan progres yang menggembirakan. Pada triwulan ketiga tahun ini progresnya sudah mencapai 83,3 persen. Sebelumnya hanya sekitar 39 persen.
“Beberapa masih terdapat persoalan seperti OSS (online single submission) yang baru dalam proses. Sebenarnya sudah mulai digunakan namun masih menghadapi masalah kendala dalam proses layanannya. Sehingga masih terjadi penumpukan. Ini yang akan kita dorong,” katanya.
