Ketua TP PKK Kota Bandung : Kader PKK Jangan Diperlakukan Galak Apalagi Dibentak-Bentak

Sebagai konsekuensi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor : 06 Tahun 2006, tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung, diperlukan penataan dan pembentukan kelembagaan fungsional kemasyarakatan, diantaranya adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik di kecamatan maupun dikelurahan.

Berkaitan dengan ini, Ketua TP PKK Kota Bandung Hj. Nani Dada Rosada, melantik 13 Ketua TP PKK Kecamatan, bertempat di Gedung PKK Jalan Sukabumi Bandung, Jum;at (22/06/07). Disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, DR H Edi Siswadi Msi, para Camat, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bandung, Hj Iyet Maman Suparman, jajaran pengurus TP PKK dan DWP Kota Bandung.

Ke tigabelas Ketua TP PKK kecamatan yang dilantik, diantaranya Kecamatan Antapani, Mandalajati, Cinambo, Panyileukan, Gedebage, Margacinta, Buahbatu, Bandung Kidul, Bandung Kulon dan Bandung Wetan.

Sejalan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dewasa ini, dikatakan Ketua TP PKK, dirasakan sudah semakin tinggi, tidak hanya terhadap kebutuhan sekunder, tetapi sudah jauh melangkah terhadap pemenuhan kepuasan yang tak terbatas.  Dibuktikan dengan dikejarnya ilmu pengetahuian dan teknologi.

Kesejahteraan lahir batin, diakatakannya, adalah dambaan seluruh keluarga. Namun kesejahteraan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tapi harus ditempuh melalui proses dan upaya. Untuk itu TP PKK dan DWP di semua tingkatan di Kota Bndung, harus melakukan berbagai upaya melalui akselarasi kegiatan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi.  Sehingga keberadaan TP PKK dan DWP memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan 7 program prioritas Kota Bandung maupun 10 program pokok PKK dan program DWP, dinilai Hj Nani, semuanya bernuansa dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kemitraan antara PemKot, DWP dan TP PKK harus benar-benar dapat seiring dan sejalan. Dirinya juga mengingatkan, agar jajaran pengurus DWP dan TP PKK, dapat lebih memainkan perannya selaku figur untuk menjadi panutan anggotanya maupun masyarakat. â€Kepada pengurus TP PKK yang baru, saya mohon inu banyak-banyaklah belajar, kader banyak yang pinter bu. -- Ibu-ibu tidak perlu malu bertanya dan belajar kepada sesama Ketua TP PKK lainnyaâ€, ujarnya.

Hj Nani juga menitipkan kepada para Camat, agar tidak terulang kembali, tindakan semena-mena, Lurah membentak-bentak kader. â€Jika memang kader melakukan kesalahan, yaa betulkan dan diluruskan, tidak perlu membentak-bentak.  -- Apalagi kader ini telah mengabdi 22 tahun.  â€“ Mereka bukanlah istri PNS yang suaminya mendapat gaji, sudah bagus mereka mau berpartisipasiâ€, ungkapnya mengingatkan.

Walikota Bandung dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekda, DR H Edi Siswadi Msi mengemukakan, tantangan yang dihadapi TP PKK adalah mereformasi diri dengan langkah-langkah kreatif dan inovatif.

 â€Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, belum lama ini Pemkot Bandung melakukan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah. -- Pada saat yang sama TP PKK pun dituntut melakukan upaya serupa, karena TP PKK bukanlah organisasi pelengkap, tapi organisasi mandiri yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahâ€, ujar Sekda.

Mereformasi dalam pengertian melakukan perubahan, menurut sekda adalah, TP PKK harus mampu  melakukan konsolidasi organisasi, melaksanakan stretegi secara bertahap dan tepat, termasuk melakukan pendekatan kesadaran, belajar dari pengalaman, kehendak publik, komitmen dan partisipasi masyarakat. â€Seperti yang dilakaukan di negara Cile,  strategi ini cukup berhasil dalam waktu relatif singkatâ€, ungkapnya.

Menurutnya, konsolidasi perting artinya untuk mengukur dan mengatur sumber daya yang dimiliki. Setiap potensi dapat diperankan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekecil apapun, setiap orang akan memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi. (www.bandung.go.id)