Amdal PLTSa Gedebage Dimulai Senin 16 Juli 2007 Sekarang

Penanganan sampah di kota-kota besar di negara manapun di seluruh dunia termasuk Kota Bandung, harus ditangani secara serius, benar dan bijaksana. Bagi Kota Bandung sendiri, berbagai upaya penanganan sampah telah dilakukan, diantaranya mulai dari pola Reduce, Reuse dan Recycle (3R), membakar sampah menggunakan insenerator sederhana, disamping sistem open dumping dan sanitarian landfil di TPA.

Namun dengan produksi sampah 700 ton/hari, upaya ini nampaknya tidak bisa berlangsung lama, apalagi bisa mengatasi sampah kota Bandung dengan masa pakai lama dan jauh ke depan. Pasalnya, tidak semua sampah bisa dilakukan dengan 3 R, juga sangat tergantung pada perilaku masyarakat dan kultur serta sistem pengangkutan sampah baik ke TPS mapun ke TPA yang belum mendukung.

â€Pola 3R ini sebenarnya bisa dilakukan sejalan dengan PLTSa. -- Namun ini rasanya sulit karena memerlukan waktu terutama  dalam pembudayaan maupun pelembagaannya di masyarakat. Upaya ini perlu waktu lama, minimal satu generasi baru. -- Sementara, pemanfaatan dengan cara lama di lahan TPA jelas memiliki keterbatasan masa pakaiâ€, ungkap Ketua Tim Fisibility Study (FS) PLTSa Gedebage dari LPPM ITB, IR Ari Darmawan Pasek, ketika di konfirmasi kepada Disinkom, Jum’at 13/07/07), di Ruang Pengkajian Antar Universitas (PAU) ITB Jalan Ganesha Bandung.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup, menurut Ketua Tim Amdal PLTSa Gedebage masih dari LPPM ITB, mengemukakan, pemerintahan pusat dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) pernah mengkampanyekan program 3 R secara Nasional.  KLH bahkan bersedia membeli kontan produksi kompos yang dihasilkan. Namun kenyataan di lapangan, banyak produsen yang mengeluh, produk komposnya sulit dipasarkan. Kalupun ada pembeli, itupun hanya sampah plastik atau metal yang memiliki harga jual tinggi, sementara sampah non organik lainnya akan menjadi tumpukan sampah baru yang mengundang lalat dan menjadi sarang tikus. â€Jadi tidak semua sampah bisa dengan 3 Râ€, ungkap Ari Darmawan.

Menurut Koordinator Tim Amdal PLTSa Gedebage dari LPPM ITB, Ir Moh Taufik, upaya 3 R sebelumnya pernah dilakukan di kota Bandung di TPA Cicabe, yaitu pada masa Walikota Bandung, Husein Wangsaatmadja (Alm) di Tahun 1984. Namun sejak Kota Bandung memiliki TPA Leuwi Gajah dengan sistem sanitarian landfil,  kegiatan 3R ini dihentikan.

â€Di negara-negara maju, pelaksanan pola 3 R lebih fokus pada pemilahan yang harus dilakukan di hulu, yaitu pada produsen di setiap rumah tangga. -- Namun yang harus diperhatikan, tidak semua sampah bisa di 3 R kan. -- Mereka tetap mengandalkan penanganan sampah melalui teknologi yang dilakukan oleh industri, memanfaatkannya menjadi energiâ€, ungkapnya.

Untuk melakukan Reduce (mengurangi), masyarakat harus mampu memilih produk yang tidak banyak timbulkan sampah atau memilih kemasan yang menggunakan plastik. Karena menurutnya, sampah plastik ini, adalah jenis sampah yang sangat sulit untuk dimusnahkan.

Sedangkan Reuse hanya bisa dilakukan, kalau bahan-bahannya yang akan di Reuse aman, tidak mengandung racun. Upaya ini tidak mengurangi sampah tapi hanya memperpanjang masa pemanfaatannya dalam bentuk lain.  Namun memiliki keterbatasan, setelah berkali-kali di reuse, tetap harus dibuang. Sementara Recycle, menurut Taufik, hanya bisa dilakukan oleh industri, masyarakat hanya diminta memilah dan membuang pada tempatnya secara benar.  

Terkait rencana pembangunan PLTSa Gedebage, mulai Senin depan ini, Tim Amdal ITB akan memasang iklan di media massa dan memasang selebaran di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.  Maksudnya agar mereka mengetahui, mengerti sekaligus meminta tanggapannya baik positif maupun negatif terhadap kemungkinan berbagai perubahan dampak lingkungan yang ditimbulkan proyek ini.  

Selama 30 hari pasca pengumuman, masyarakat secara bebas diberi kesempatan untuk menilai, kemungkinan dampak negatif apa saja yang bisa ditimbulkan dari PLTSa Gedebage Semua masukan ini, ditegaskan Taufik, adalah merupakan bahan kajian yang akan di bahas dalam sidang yang melibatkan unsur Perguruan Tinggi, LSM, Pakar Lingkungan dan Pengamat lainnya termasuk aspek sosial dan ekonomi,  sehingga menghasilkan dokumen atau kerangka acuan dari pada amdal itu apa.

â€Semua keluhan masyarakat yang terkena dampak, akan kita kemas dalam kerangka acuan, dan itu akan menjadi titik tolak apa yang akan kita buat dalam dokumen Amdal. -- Tim Amdal ini akan bekerja sesuai dengan kerangka acuan. -- Jadi apa yang dikatakan mengerjakan Amdal itu, bukanlah ditentukan kan oleh kamiâ€, jelas Taufik.  Seraya menambahkan, selama ada teknologi yang disediakan investor untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menurutnya, proyek akan tetap jalan. Dalam hal ini, pihak investor pun harus siap dan mau menyediakan teknologinya. (www.bandung.go.id)