Pemda

Pencanangan PNPM-Mandiri Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Jawa Barat

Masih besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya anggka pengangguran terbuka, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, infrastru

Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:33
Pencanangan PNPM-Mandiri Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Jawa Barat
Pencanangan PNPM-Mandiri Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Jawa Barat

Masih besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya anggka pengangguran terbuka, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, serta kawasan kumuh yang luas dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan, merupakan sejumlah permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, adalah prioritas utama dari kerja Kabinet Indonesia Bersatu.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja ini, mulai Tahun 2007 ini, Pemerintah Pusat mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), diintegrasikan ke dalam Program Nasional Pemberadayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)-Mandiri). 

Hal ini disampaikan Menko Kesra RI, Abu Rizal Bakri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Muttia Hatta, saat pencanangan PNPM-Mandiri Tingkat Jawa Barat, bertempat di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Bandung, Kamis (30/08/07). Dihadiri Gubernur Jabar, Drs. H. Dani Setiawan, Ketua TP PKK Jawa Barat, Hj. Dani Setiawan, Sekda Kota Bandung, DR. H. Edi Siswadi M.Si,   Ketua TP PKK Kota Bandung, Hj. Nani Dada Rosada, sejumlah pejabat publik dan para ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) progran P2KP.

Acara ditandai pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri wilayah Jawa Barat senilai Rp. 276,020 milyar untuk 220 kecamatan. Dengan rincian PNPM-Perdesaan (PPK) sebesar Rp 133,850 milyar di 123 kecamatan dan PNPM Perkotaan P2KP) sebesar Rp. 142,170 milyar di 97 kecamatan. Simbolis diserahkan Meneg PP, Muttia Hatta kepada 5 BKM Kota Bandung dan 5 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten Bandung.

BKM penerima dari Kota Bandung, yaitu Paguyuban Warga Pasir Wangi Kelurahan Pasir Wangi-Ujungberung sebesar Rp. 200 juta, BKM Pendawa kel Pasirjati-Ujungberung ( Rp. 200 juta), BKM Bersatu kel Samoja–Batununggal (Rp. 350 juta), BKM Dago – Coblong (Rp. 350 juta), BKM Amanah Warga kel Cipaganti-Coblong (Rp. 350 juta).

Sedangkan dari Kabupaten Bandung, terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamataqn Cililin (Rp. 1 milyar), UPK Kec Cipeundeuy (Rp. 1 milya), UPK Kec Cikalong Wetan (Rp. 1,25 milyar),  UPK Kec Ibun (Rp. 1 milyar) dan UPK kecamatan Sindangkerta (Rp. 1,25 milyar).      

Dengan program ini, Menko Kesara mengharapkan,  di tingkat lokal akan terjadi berbagai aktivitas yang mendorong berkembangnya perekonomian. Karena akan terjadi penyediaan barang dan jasa skala kecil, berkembangnya aktivitas pasar, efisiensi, dan berkembangnya partisipasi masyarakat miskin serta pembentukan modal sosial.

Sebagai upaya pemberdayaan perempuan, dikemukakan Menko, program PNPM Mandiri haruslah memperbesar alokasi anggaran bagi kaum perempuan yang akan digunakan sebagai pengembangan usaha dalam bentuk dana bergulir. Hal ini menurutnya, karena karakteristik perempuan dalam mengelola keuangan, umumnya lebih teliti, hati-hati dan bertanggungjawab dibandingkan laki-laki.

â€Pada tahun 2007 ini, dana bergulir untuk PNPM Mandiri, 25 persen diantaranya, dikelola oleh kaum perempuan. -- Angka ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, sehingga untuk tahun 2008 mendatang, dana bergulir ini diupayakan meningkat lagiâ€, harapnya.

Menurutnya juga, penanggulangan kemiskinan, sangatlah memerlukan dukungan dan peranserta seluruh stakeholder. Keterlibatan semua pihak diharapkan terus berlanjut, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai pengawasan program. â€Oleh karena itu, laporkanlah ke pihak berwajib jika menjumpai kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan program iniâ€, tandasnaya.

Walikota Bandung, H. Dada Rosada, SH, M.Si  dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) mengemukakan, untuk mendorong peningkatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (milenium development goals – MDGS) guna mengurangi 50 % jumlah penduduk miskin, Pemkot Bandung berkomitmen penuh untuk selalu berada dibarisan terdepan.

Di Kota Bandung, sasaran PNPM-Mandiri di Tahun 2007, disebutkannya, ditetapkan baru 29 kelurahan tersebar di 7 kecamatan, yaitu kecamatan bandung Kidul, Ujungberung, Arcamanik, Batununggal, Coblong, Cinambo dan Mandalajati. Sedangkan untuk kelurahan lainnya, sedang  dalam proses pengusulan untuk dijadiakan sasaran program di Tahun 2008. Sementara dana BLM yang digulirkan di   Tahun 2007 sebesar Rp. 8,8 milyar. (www.bandung.go.id)