Kota Bandung Pertama di Jawa Barat Siapkan RPJP 2005 – 2025

Keberadaan sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah,  bukanlah sebagai pelengkap. RPJP diyakini akan menjadi pedoman induk dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pembangunan termasuk penentuan visi dan misi dalam menjawab segala persoalan dan tantangan yang berwawasan jauh ke depan.  Dalam hal ini, nampaknya, Kota Bandung, adalah satu dari 25 kabupaten/kota di Jawa Barat yang bakal lebih dahulu memiliki RPJP 20 tahun ke depan  sesuai amanat Undang Undang RPJP Nasional yang menetapkan titik nol 2005.

Secara psikologis, perubahan titik nol tersebut menguntungkan Kota Bandung, karena hasil pembangunan 2 tahun kebelakang, diajadikan fase kajian yang dapat memberikan indikasi tentang penguatan-penguatan sektor pembangunan di Kota Bandung.

”Tahun 1998 sebelumnya kita sudah mengenal pembangunan jangka panjang, namun setelah era reformasi tidak lagi, nah sekarang kembali lagi. -- Ternyata kalau misalnya perencanaan kita pendek-pendek, yaa untuk menyelesaikan inti persoalan Kota Bandung, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, atuh teu anggeu-anggeus atau jadi cacag nangkaeun.  -- Semoga butir-butir  sumbangan pemikiran yang kita curahkan dalam dialog musrenbang hari ini, akan menjadi suatu konsepsi pembangunan yang implementatif serta mampu diandalkan untuk memberikan solusi terhadap fenomena yang terjadi jauh ke depan,” kata Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada SH, MSi dalam acara dialog konstruktif  dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025, di Grand Pasundan Hotel Jalan Peta 47 Bandung, Rabu (07/11/07). Dihadiri Ketua DPRD, Drs. H Husni Muttaqien dan jajaran Muspida Kota Bandung.

Kepala Bappeda Kota Bandung, Drs. H. Tjetje Subrata SH, MM melaporkan, Musrenbang dilaksanakan sehari, diikuti lebih dari 200 orang peserta, terdiri dari para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja di lingkungan Pemkot, Camat, Lurah, BUMD, inttansi vertikal, TP PKK, Dharma Wanita, Korpri, ormas, oraganisasi profesi, LPM, Forum RW, MUI, LSM, kalangan perguruan tinggi, pelajar, ormas keagamaan dan media massa. Menghadirkan nara sumber, DR. Edi Sugiharto (Ditjen Bangda Depdagri), Dr. Ir. Mesdin Simarmata (Direktur Industri, Iptek, BUMN Bappenas),  DR. Diki Saroni (Bappeda Prop Jabar).

Lebih lanjut wali kota mengemukakan, memasuki akhir Tahun 2007,  Kota Bandung harus mampu mengukur capaian visi yang matrikulasinya jelas, sehingga pada 2008, sebagai puncak realisasi Rencana Strategis (Renstra) 2004-2008, didapat beberapa faktor keberhasilan, hambatan dan tantanagan. Serlanjutnya pada rencana pembangunan lima tahun berikutnya, terdapat aksen tegas, pembangunan dioientasikan pada perwujudan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. ”Secara jujur, Kota Bandung pada perjalanan tahun ketiga pelaksanaan Renstra, dihadapkan pada problema lingkungan hidup dan sediaan lahan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan fungsi komersial,” ungkapnya.

Menjawab persoalan tersebut, menurut walikota, Musrenbang dituntut mendesain pengembangan ekonomi kota yang saat ini memiliki trend ekonomi kreatif serta revitalisasi lingkungan hidup. Juga harus mampu menggagas kebijakan pengendalaian penduduk secara konsisten yang dibarengi dengan peningkatan kualitas individu dan penyelesaian ketenaga kerjaan khususnya pengangguran. ” Untuk itu, maka dimensi pembangunan Kota Bandung dalam rentang waktu panjang, haruslah disikapi oleh kemampuan analisis atas potensi yang ada di Kota bandung, baik dalam kontek lokal, regional Jawa Barat maupun Nasional. 

RPJP Kota Bandung 2005 – 2025, ditegaskan wali kota, janganlah dianggap sebuah fantasi yang hanya menguras energi karena sangat tergantung pada rezim kebijakan masa datang.  Namun sebaliknya, haruslah dijawab oleh kesiapan seluruh jajaran aparatur dan seluruh stakeholder dalam menuntaskan garapan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena menurutnya, visi Kota Jasa bermartabat, adalah modal dasar membangun masa depan yang tidak akan usang.

Untuk sampai pada tahap perencanaan yang antisipatif dan solutif, wali kota menegaskan, kehadiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada masing-masing wilayah, haruslah segera diwujudkan, mengingat karakteristik Kota Bandung yang semakin heterogen. Selain itu, masing-masing SKPD, juga harus segera melakukan pemutahiran data base tentang potensi, agar potensi yang ditetapkan  dalam RPJP benar-benar memiliki sandaran.”Melalui forum ini, saya berharap, Kota Bandung masa depan, dirancang dengan cermat. Sehingga sediaan lahan yang terbatas dan jumlah penduduk yang besar, tetap menjadi sebuah wilayah yang memiliki prospek, bebas dari problema sosial yang terpicu oleh gangguan kesediaan lahan dan kebutuhan,”, harapnya. (www.bandung.go.id)