Persiapan Pendistribusian BLT

Meski diberbagai daerah gelombang pro dan kontra, setuju dan menolak rencana kenaikan harga BBM Juni 2008 mendatang masih terjadi, nampaknya keputusan kuat Peme

Sysadmin Saturday, 13 August 2016 09:34
Persiapan Pendistribusian BLT
Persiapan Pendistribusian BLT

Meski diberbagai daerah gelombang pro dan kontra, setuju dan menolak rencana kenaikan harga BBM Juni 2008 mendatang masih terjadi, nampaknya keputusan kuat Pemerintah tidak bisa ditunda. Bahkan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono,  melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2008, tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), telah menginstruksikan menteri terkait termasuk gubernur, bupati dan walikota, menyiapkan kelancaran pelaksanaan program pemberian BLT dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Sebagai tahap awal pendistribusian, pemerintah telah menetapkan 10 kota besar, termasuk didalamnya Kota Bandung, mendapat giliran pertama penyaluran dana ini.  Untuk penyalurannya,  Menteri Sosial mendapat mandat menjadi kuasa pengguna anggaran sekaligus mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data RTS penerima BLT yang disediakan BPS.  

Berrdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan Departemen Keuangan, meski masih data Tahun 2005, di Indoenesia terdapat 19,1 keluarga miskin (RTS).  Di Kota Bandung sendiri, terdapat 84.287 Rumah Tangga Sasaran (RTS), tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

“Pada skema PKPS-BBM Tahun 2008, setiap RTS (KK) nantinya akan menerima Rp. 100.000,--/bulan selama 7 bulan, dengan rincian Rp. 300.000,--/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp. 400.000,--/4 bulan (September-Desember),” kata Kepala Bagian Penyusunan Perencanaan Progran dan Anggaran Departemen Sosial RI, Drs. Bambang Mulyadi M.Si. dalam acara rapat koordinasi sosialisasi penyaluran BLT yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Bandung, Drs. H Tjetje Soebrata SH, MM, di Ruang Serbaguna Balaikota, Jalan Wastukancana 2 Bandung, Senin (19/05/08). Dihadiri pimpinan SKPD terkait, para Camat dan Lurah.

Lebih lanjut dikatakan Bambang, kebijakan baru pengalihan subsidi BBM, selain BLT kepada RTS, juga diperuntukan bagi pembebasan biaya pendidikan pada tingkat tertentu, biaya pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi gula dan pembangunan prasarana pedesaan. Kebijakan pengalihan subsidi BBM ini juga disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga skema perlindungan  social ini tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos V Jawa Barat, Dasuki menuturkan, institusinya yang mempunyai mandat mencetak kartu, mendistribusikan dan membayarkan dana BLT, segera setelah sosialisasi bahkan hari itu juga akan menyerahkan daftar nominatif RTS untuk dilakukan verifikasi lapangan. PT Pos juga membuat rancangan untuk pengaduan dari masyarakat, RTS atau LSM, yaitu melalui SMS 8161, formulir pengaduan yang disediakan di setiap kantor daerah dan PO BOX BLT BBM 2008.

 ”Jumlah RTS dalam data nominatif ini tidak boleh bertambah, kecuali perubahan karena RTS yang pindah atau meninggal dan tidak tepat sasaran, diganti gakin lainnya yang memang tepat dan lebih layak. Pelaksanaanya melibatkan Camat, Luran RW dan RT,  bahkan dalam penyampaian kartu dan kupon kepada penerima bantuan akan diserahkan langsung petugas dari PT Pos,” tandasnya.

Terkait masih digunakannya data RTS lama, kepala BPS Jabar, Lukman mengatakan, pihaknya merencanakan akan melakukan pemutahiran data RTS, September s.d Nopember 2008 mendatang sehingga di Tahun 2009 sudah bisa menggunakan data baru. Namun dalam penyaluran BLT sekarang, menurutnya telah banyak perubahan, diantaranya adanya waktu melakukan verifikasi data yang melibatkan Camat, Lurah, RT dan RW. ”Beda dengan yang pertama dulu, malam ini kita terima kartu, kartu dibagikan, besoknya uang harus dibagikan. Jadi mana sempat melakukan verifikasi sehingga ditemukan kasus penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Tapi saat itu juga, kami dengan PT Pos, menahan kartunya dan tidak diberikan BLT nya.” ungkapnya.

Walikota Bandung, H. Dada Rosada SH, M.Si dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi Pembangunan, Ir. H. Taufik Rachman mengemukakan, sebelum terjadinya 2 kali kenaikan harga BBM di Tahun 2005 dan 2006, jumlah keluarga miskin Kota Bandung mengalami lonjakan dari 67.770 KK  di Tahun 2003 menjadi 83.500 KK (2007). Bertambahnya gakin ini, menurutnya, selain akibat langsung kenaikan harga BBM, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang mengkondisikan diri sebagai gakin untuk mendapatkan BLT.

”Dengan adanya rencana Pemerintah menaikkan harga BBM di tahun ini, masyarakat akan dihadapkan pada situasi ekonomi yang cukup berat. Kondisi ini bisa dipastikan akan menambah jumlah keluarga miskin,” ungkap walikota, sekaligus meminta aparatnya camat dan lurah bisa mengamankan kebijakan penyaluran BLT, mengkomunikasikannya kepada masyarakat sehingga tidak  terjadi gejolak yang tidak diharapkan.

Meski Kota Bandung tidak menolak BLT, menurutnya penanganan kemiskinan secara cerdas dan bijaksana adalah dengan membebaskan kelompok gakin agar dapat menolong dirinya sendiri berdasarkan pendekatan pemberdayaan, bukan pendekatan instan. Pendekatan ini, diharapkan dapat mengembangkan sikap kemandirian secara berkelanjutan. Di Kota Bandung, kegiatan ini dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan penurunan pengeluaran keluarga miskin.

Peningkatan pendapatan, dilakukan melalui bantuan wali kota khusus kemakmuran (Bawaku Makmur) sebagai dana hibah bantuan modal usaha yang dapat digunakan untuk menunjang ekonomi produktif penerima bantuan. Sedangkan penurunan pengeluaran gakin, dilakukan melalui Bawaku Pendidikan dan Bawaku Kesehatan sehingga gakin bisa terbebas dari biaya semestinya yang dikeluarkan.   (www.bandung.go.id)