Pedagang Desak Walikota Bandung Memulai Pembangunan Pasar Balubur

Sebanyak 240 Pedagang Pasar Balubur Jalan Tamansari yang kini menempati tempat penampungan pasar sementara (TPPS), mendesak walikota Bandung, H Dada Rosada SH, MSi, untuk segera memulai pembangunan Pasar Balubur baru pengganti Pasar Balubur lama yang tergsusur proyek jalan dan jembatan layang Pasupati Tahun 2003.

“Kami para pedagang sudah sangat mendambakan tempat dagang yang nyaman. Dengan kehadiran Bapak, mudah-mudahan memberikan penyejuk bagi kami yang sudah selama hampir lima tahun berdagang di TPPS ini, padahal Pemkot menjanjikan pada kami hanya dua tahun. Namun alhamdulillah karena sejak beberapa bulan yang lalu kita telah sampai pada tahap-tahap proses awal pembangunan Pasar Balubur yang dicanangkan Bapak walikota,” kata H Nerri mewakili pedagang lainnya dalam kesempatan kunjungan silaturahmi walikota Bandung, H dada Rosada di TPPS Pasar Balubur, Jalan Tamansari, Senin (2/6/08).

Hal senada juga disampaikan Mugni pedang kelapa dan Ngatinem pedagang sayuran dan keringan, menginginkan dalam sehari atau dua hari kedepan, Dada Rosada sudah bisa memulai pembangunannya dengan peletakan batu pertamanya. Harapannya, ditempat yang baru, usaha para pedagang bisa lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan harkat, derajat dan martabat keluarganya.  

Rencana pembangunan Pasar Balubur Baru, dikatakan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bermartabat, Drs H Doddy Soeryadi,  langkah awal persiapannya di Tahun 2003, telah ada kesepakatan antara pedagang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, akan dilakukan pada Tahun 2005. Namun tidak dapat dilaksanakan karena persoalan pembebasan lahan yang baru selesai di Tahun 2006. Itupun masih menyisakan persoalan, adanya 2 bangunan lebih kurang 270 M2 yang hingga saat ini belum dibebaskan dari 13.000 M2 yang direncanakan.

“Setelah kami lakukan pendekatan dan diperoleh kesepakatan dengan pemiliknya. Insya Allah, kalau ini sudah selesai tidak ada masalah,” lapor Doddy.

Kegiatan rencana pembangunan pasar, telah diawali dengan lelang yang dilakukan Pemkot melalui tim sesuai aturan, telah dimenangkan PT Hexa Pilar Utama, yaitu pada Desember akhir Tahun 2007. Ditindak lanjuti langkah sosialisasi dengan pedagang, lebih kurang sudah 6 kali. Rancang bangun sudah sepakat dengan KDB 44 % yang direncanakan pihak pengembang. Tinggal persoalan kesepakatan harga antara pedagang dan pengembang yang belum diperoleh kesepakatan.

Sesuai Permendagri 43/2000, pembangunan khususnya pasar, dikatan Doddy, dimulai setelah ada kesepakatan harga antara pengembang dengan pedagang. Bahkan walikota telah memerintahkan kepada PD Pasar, kesepakatan ini harus digiring, dilegalkan melalui notaries atau diatas meterai yang cukup. “Ini kita lakukan, karena kami tidak ingin menyisakan persoalan yang menghambat kelancaran pembangunannya terlebih pemanfaatannya oleh para pedagang setelah pasar selesai dibangun,” ujarnya.

Untuk persoalan harga ini, Dinas Pasar terus melakukan sosialisasi karena jatuh harga yang dituangkan dalam SK pada Tahun 2003, untuk toko Rp. 5,1 juta/M2, kios Rp. 4,6 juta dan untuk meja Rp. 1,9 juta. Harga ini dirasakan pengembang sangat berat. karena. kesepakatan ini berkahir Tahun 2005. Karenanya pengembang, saat ini menawarkan Rp. 11 juta/M2 untuk toko, Rp. 9,9 juta untuk kios dan Rp. 4,4 juta untuk meja.

Tujuan Pemkot Bandung dalam pembangunan pasar, dikatakan walikota, tidak beda bahkan sejalan dengan keinginan para pedagang. Untuk memenuhi keinginan para pedagang, segera melakukan peletakan pertama, menurutnya tidak sulit. Jangankan menunggu besok sekarang juga bisa. Tapi sebagai walikota dirinya berfikir, setelah peletakan batu pertama, pembangunan pasar bakal jalan atau tidak. “Saya tidak menginginkan, pengalaman yang sudah-sudah terkadi kembali. Pembangunan pasar menyisakan persoalan, belum sepakatnya harga antara pengembang dengan pedagang,” ujarnya seraya menyebutkan suatu ungkapan, lebih baik terlambat 5 menit, dari pada cepat tapi masuk rumah sakit. 

Kalau pembangunan Pasar Balubur ini belum bisa dilaksanakan, dikatakannya, tidak berarti walikota diam tapi karena persoalan teknis di lapangan yang dirasakan cukup rumit. “Tapi saya selalu berkomunikasi dengan staf saya, menanyakan situasi dan perkembangan di lapangan baik ke Dirut PD Pasar, Camat dan Lurah setempat. Karena pengembang dan pedagang jangan sampai ada yang dirugikan, semua harus sama-sama diuntungkan. Jadi kalau saya meletakkan batu pertama besok atau lusa, saya mintapedagang dengan pengembang, harga harus cocok dulu. Jangan sampai setelah selesai dibangun, pada saatnya, pedagang demo ke Pemkot, tidak bisa masuk karena harganya mahal tidak bisa terjangkau,” kata walikota mengakhiri silaturahminya, seraya memberikan bantuan modal usaha Koperasi Pasar, Rp. 25 juta dari uang pribadinya.   (www.bandung.go.id)