Apel Besar Konsolidasi Birokrasi Pemkot Bandung

Setidaknya ada 4 bulan masa transisi yang bisa dikatakan masa kritis bagi aparat birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung menyusul pengunduran diri H. Dada Rosada

Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:34
Apel Besar Konsolidasi Birokrasi Pemkot Bandung
Apel Besar Konsolidasi Birokrasi Pemkot Bandung

Setidaknya ada 4 bulan masa transisi yang bisa dikatakan masa kritis bagi aparat birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung menyusul pengunduran diri H. Dada Rosada SH, M.Si sebagai Wali Kota Bandung terkait pencalonannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2008-2013,  sampai wali kota yang baru dilantik 16 Oktober 2008 mendatang.

Sebagai aparat birokrasi yang dididik profesional, bertanggung jawab, loyal dan memiliki komitmen terhadap sistem, institusi dan pengabdiannya untuk melayani masyarakat, jajaran birokrasi aparatur Pemkot Bandung, diharapkan mampu membuktikan, ada atau tidak ada pumpinan tertinggi, tidak akan mengendorkan semangat pengabdian.  Bahkan sebaliknya, harus menjadikan momentum ini untuk menunjukan profesionalismenya, konsistensi dari semangat pengabdiannya, bukan karena orang perorangan atau karena dipimpin pimpinan yang baik, tapi karena tanggung jawab semata.

”Tidak harus tidak ada ada pimpinan tertinggi, kita kehilangan orientasi, kehilangan arah dan pegangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apalagi jika pelayanan menurun, di kantor pada kosong. Jika demikian, ini menunjukan bahwa kita belum ada kesadaran, belum tanggung jawab, belum ada keinginan  berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” kata Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung, Dr. H. Edi Siswadi, M.Si pada apel besar, konsolidasi masa transisi pemerintahan di Lingkungan Pemkot Bandung sebelum turun Pejabat (Pj) Wali Kota Bandung definitif atau Wali Kota Bandung terpilih, bertempat di Plaza Kompleks Perkantoran Pemkot, Jalan Cianjur Bandung, Senin (23/06/08).

Apel diikuti jajaran apartur di lingkungan Balaikota Jalan Wastulancana dan Perkantoran Pemkot Jalan Cianjur. Disaksikan jajaran Muspida Kota Bandung, diantaranya Dandim 0618/BS Bandung, Letkot TNI Art Dwi Jati Utomo, Kapolwiltabes Bandung, Kombes Pol Bambang Suparno dan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

Lebih lanjut dikatakan  Plh wali kota, berbagai hal berkaitan dengan proses politik kedepan, pro kontra pasti akan terjadi. Untuk itu dirinya minta, PNS sebagai pelayan masyarakat, bisa membedakan mana tugas politik dan mana tugas pelayanan. ”Fokuskan perhatian dan tanggung jawab kita untuk melayani masyarakat. Fokus PNS bukan di wilayah politik tapi diwilayah pengabdian, pelayanan kepada masyarakat dan melayani semua kekuatan dan kepentingan sehingga tidak terjebak pada politik-politik praktis. Saya berharap, proses demokrasi dengan sistem pemilihan langsung yang baru kali ini di Kota Bandung, akan membuat sejarah bagi pelaksanaan Pilkada yang demokratis, fair, adil, jujur dan birokrasi yang netral sehingga tercipta suasana kondusifitas di pemerintahan, aktifitas di masyarakat tidak tergangu, ujarnya.

Edi tidak membantah, kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat akan sedikit terganggu karena tensi politik menghangat. Pro kontra dengan berbagai cara dari yang halus sampai kasar, bahkan tidak mustahil ada yang berupaya  memojokan birokrasi. ”Selama jajarannya memegang teguh prosedur dan aturan, baik kebijakan pusat maupun daerah, kita tidak perlu khawatir, Bapak Kajari juga mendukung,” kata Edi.

Terkait masa transisi karena Pilwalkot di Kota Bandung, menurut Dandim, setidaknya akan sedikit berpengaruh jalannya organisasi Pemkot.  Namun dirinya percaya, dengan penunjukan Sekda sebagai Plh Wali Kota Bandung, akan bisa dilewati dengan baik. ”Tugas kita jajaran Kodim 1618/BS, diminta atau tidak diminta,  tetap bekerjasama untuk tetap berkontribusi dan memberikan yang terbaik dalam melanjutkan pembangunan Kota Bandung,” tandasnya.

Kajari Bandung mengemukakan, suhu politik suatu daerah biasanya akan meningkat. Dalam kondisi ini, aparatur Pemkot Bandung diharapkan mampu memposisikan diri sebagai mediator atau penengan dalam masyarakat. Terlebih dengan sudah munculnya sejumlah pasangan calon, akan muncul simpati atau anti pati, menolak atau mendukung calon tertentu.

Jika ini terjadi dan mempengaruhi jajaran birokrasi Pemkot Bandung, tidak mustahil dapat menimbulkan tidak kondusifnya Pemerintahan Kota Bandung dan juga masyarakatnya. Namun dirinya percaya, dengan adat dan budaya Sundanya yang memiliki rasa kekerabatan, persaudaraan dan  silaturahmi yang tinggi, yang selama ini selama ini sudah terjaga dan terpelihara, Kota Bandung akan tetap kondusif.

 ”Saya juga ingin mengimbau rekan-rekan pimpinan SKPD dan jajarannya, yang mungkin di tempat tinggalnya terkait Pilkada  ada yang terprovokasi atau ada yang saling menonjolkan kelompoknya, untuk itu selaku PNS di lingkungan Pemkot Bandung, harus bersikap netral. Meminimalisir kemungkinan munculnya kerawanan sehingga Bandung tetap Kondusif,” ujarnya.   

Situasi Kamtibmas yang kondusif baik sebelum dan menjelang Pilkada, dikatakan Kapowiltabes, harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Namun dirinya mengingatkan birokrasi Pemkot termasuk jajaran kewilayahannya baik di kecamatan maupun kelurahan, jangan sampai menjadi penyebab tercemarnya kenetralan PNS dalam Pilwalkot sehingga menyebabkan Bandung jadi tidak kondusif.

”Polri juga sama dengan bapak-bapak, mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat. Segala sesuatu yang mungkin lebih awal kita tangani, diharapkan tidak sampai meluas, Bandung tetap kondusif, kata Bambang. Bahkan dirinya juga menginformasikan, Polwiltabes Bandung saat ini sedang meluncurkan program seribu senyum berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Kapolwil juga dengan tegas, siap mendukung kebijakan Pemkot Bandung. Bahkan koordinasi dan komunikasi jajaranya, mulai dari Polwiltabes sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan terus dilakukan untuk menciptakan Kamtibmas Bandung yang kondusif.  (www.bandung.go.id)