Pemkot Bandung Perluas Penerapan SMM ISO 9001 di 14 SKPD

Sebagai wujud konsistensi reformasi birokrasi, khususnya upaya meningkatkan pelayanan publik yang baik dan prima, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perluas penerapan standar mutu manajemen (SMM) dengan standar Intenational Organization for Standarization (ISO) 9001-2008 menyusul 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah melaksnakan pada 2008 lalu.

"Dari hasil evaluasi, perkembangannya cukup baik. Ini kita lakukan setiap 6 bulan melalui surveillance atau cross check audit kembali. Secara prinsip kita harus terus menerus melakukan perbaikan secara konsisten dan konsekuen sesuai standar operasional prosedur," kata Kepala Bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah (Orpad) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bandung, Asep Cucu Cahyadi disela rapat kerja penguatan komitmen penerapan SMM ISO 9001-2008, di Grand Pasundan Jalan Peta Bandung, Kamis (16/07/09).

Kegiatan dihadiri Assisten Administrasi Pemerintahan Setda Pemkot bandung, H Kiki Akhmad Zakiah, Presiden Direktur PT Point Devolepment International, Soleh Mansyur (konsultan). "Surveillance ini kita lakukan selama 3 tahun, agar dalam perjalanannya SKPD bias running secara ideal sesuai yang diorientasikan ISO 9001. Bagaimana mutu atau kualitas pelayanan public bisa memuaskan masyarakat. Kita harapkan, apa yang menjadi survey KPK lalu, citra pelayanan Kota Bandung akan lebih baik bahkan bisa yang terbaik," imbuh Asep.

Sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa, dikatakannya, PT Point Devolepment International merupakan pemenang tender. "Hari ini merupakan penandaan, dimulainya gong pendampingan bagi 14 SKPD. Pendampingan akan dilaksnakan selama 5 bulan,". Terkait dana pendampingan yang pernah diisukan relatif cukup besar, Asep menuturkan, dengan dana yang sama Rp 2 milyar seperti tahun lalu (12 SKPD), setelah dilakukan lelang ternyata ada sisa anggaran. Ini karena adanya proses perbaikan sehingga sasaran bias dikembangkan menjadi 14.

Keempatbelas SKPD ini disebutkan Asep, yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Badan Komunikasi dan Informatika (Bakominfo), Dinas Pemadam dan Pencegahan Kebakaran (Diskar), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Koperasi UKM Indag (Dinas KUKM Indag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bag Orpad, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Bag Hukham), Bagian Umum dan Perlengkapan (Bag Umpal), Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah (Pusarda).

Asep menuturkan, Modal utama penerapan ISO adalah komitmen dan konnsistensi pimpinan SKPD, bagaimana seluruh organisasi diseluruh level manajemen mempunyai kesadaran dan komitmen sama untuk berlomba melakukan perbaikan kualitas pelayanan. "Yang paling utama adalah komitmen semua manajemen tingkat atas dulu, untuk kemudian diadaptasi seluruh unsur pimpinan dan pelaksana dibawahnya.

Asisten Adminitrasi Pemerintahan, H Kiki Akhmad Zakiah menyatakan, penerapan SMM ISO seri 9001, secara empirik membuktikan adanya jaminan pasti kepada masyarakat, bahwa pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, akurat, konsisten, terkendali dan berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

Kiki menambahkan, serifikat legalitas formal ISO yang diterima SKPD dikatakannya, lebih merupakan alat kendali agar sistem ini berjalan berkelanjutan. Pemberi serifikat sekali dalam 6 bulan melakukan surveillance, sehingga sedikit kemungkinan terjadinya inkonsistensi pelaksanaan SMM ISO di SPKD penerima sertifikat. Namun untuk menjaga eksistensi SKPD setelah 3 tahun menerapkan SMM ISO, Kiki berpendapat perlunya Pemkot Bandung memiliki sekretariat. "Ini dimaksudkan, agar pembinaan terus dilakukan,".(www.bandung.go.id)