Wali Kota Bandung H Dada Rosada Sertijab Koordinator Komite Pakta Integritas/Pemantau Independen Kepada Irjen Deptan RI, Mulyanto

Jabatan periodik empat bulanan koordinator Forum Komite Pakta Integritas/Pemantau Independen Nasional, diserahterimakan dari Walikota Bandung, H. Dada Rosada kepada Inspektur Jendral (Irjen) Departemen Pertanian RI, Mulyanto untuk masa jabatan Nopember 2009 – Februari 2010, Kamis (10/12/09).

Kegiatan yang dirangkaikan rapat pleno Pakta Integritas disaksikan Sekretaris Menpan Reformasi Birokrasi, Mulyanto mewakili Menpan E. Mangindaan dan Ketua Harian Tiga Pilar kemitraan (3PK) Nasional, Genades Panjaitan di Hotel Grand Pasundan Bandung Jalan Peta 147, Kamis (10/12/09). Ditandai penandatanganan sertijab dan rapat pleno Komite Pakta Integritas/Pemantau Independen.

Keberadaan Foum Pakta Integritas/Pemantau Independen yang terbentuk 14 Februari 2008 di Jakarta, dikatakan Dada, secara konkrit telah memberikan inspirasi dan dorongan bagi upaya-upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai yangg diamanatkan UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Dada menambahkan, Pakta Integritas berintikan komitmen menjauhi perilaku koruptif sekaligus dukungan terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi. Lebih khusus mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Implementasi Pakta Integritas dilingkungan Pemkot Bandung, Dada menyebutkan 4 strategi yang digunakan. Keempat strategi ini antara lain meningkatkan profrsionalisme aparatur, perbaikan manajemen sistem pelayanan publik, efisiensi dan efektifitas anggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Upaya-upaya terkait pelaksanaan Pakta Integritas, dikatakannya Pemkot Bandung telah melakukan perubahan cukup mendasar, yaitu penerapan sistem pelayanan satu pintu sebagai wujud pengintegrasian pelayanan perijinan dari satuan unit kerja.

Upaya lainnya, mendirikan Bandung Electronik Procurement (BEP) dan Bandung Electronic Budgeting (BEB) sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pencegahan penyimpangan kita lakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa, wajib menandatangani Pakta Integritas. Kita juga menerapkan reward and punishment dengan memberikan tambahan penghasilan bagi PNS. Ini merupakan satu upaya peningkatan kesejahteraan, disiplin, produktivitas kerja, serta peran dan tanggung jawabnya dalam pelayanan prima kepada masyarakat”.

Selama menjabat koordinator Forum Komite Pakta Integritas/Pemantau Independen, dikataknnya pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Kegiatan meliputi sosisialisasi dan kampanye melalui media cetak, penyusunan modul acuan melaksanakan program-program pencegahan kupsi, mendorong dan memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas dilingkungan DPRD, kalangan dunia usaha, serta mendorong terbentuknya pulau-pulau Pakta Integritas (Island of Integrity).

Terkait rapat pleno Komite Pakta Integritas dikatakannya pleno merupakan wahana komunikasi, evaluasi dan pengkajian bagi para anggota komunitas pemantau independen. Melalui forum ini diharapkan, diperoleh sinergitas komitmen dan program pakta integritas di Indonesia secara konsisten dan efektif, sekaligus mendorong terwujudnya pulau-pulau intergritas yang optimal menuju masyarakat Indonesia baru yang bersih, transparan, profesional, anti suap dan bebas korupsi.

Dari forum ini, kita mendapati beberapa idea, gagasan original dan modul-modul dalam membangun integritas dan memperbaiki kehidupan bangsa yang sangat substantif. Modul-modul ini dikatakannya dapat dijadikan sumber inspirasi dalam penerapan dan penggembangan pelaksanaan Pakta Integritas di berbagai instansi, institusi pemerintah dan dunia usaha juga masyarakat. (www.bandung.go.id)