Sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008 Tumbuhkan Layanan Birokrasi Profesional

Dalam upaya membangun dan menata organisasi pemerintahan dan aparaturnya yang semakin berkualitas, sekaligus melahirkan kinerja pelayanan prima,  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara bertahap menerapkan standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sejak program digulirkan awal 2007 di mulai pada  SKPD pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut (PPKGM), lanjut di 12 SKPD (2008) dan kini di 2009 bertambah kembali 14 SKPD.

"Penerapan SMM ISO telah menjadi bagian penting dari kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung. Kita mentargetkan, diakhir 2013 mendatang, 83 SKPD yang ada semuanya sudah bersertifikat ISO," tutur Kepala Bagian Organisasi dan Pendayaaan Aparatur Daerah (Bagian Orpad) Setda Pemkot Bandung, H Asep Cucu, dalam acara penyerahan setifikat SMM ISO 9001 : 2008 kepada 14 SKPD di lingkungan Pemkot Bandung di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta 147 Bandung, Rabu malam (30/12/09).

Hadir Wakil wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, Direktur Manajemen PT Point Development International, Hasan Ansyari sebagai konsultan pembimbing penerapan SMM ISO 9001 : 2008, Direktur PT Mutu Agung Lestari, Arifin selaku pemberi sertifikasi.

Untuk memperoleh sertifikat ISO, lanjut Asep, diperlukan proses cukup panjang, mulai dari penumbuhan dan penguatan komitmen, meraih dukungan legislative, pembimbingan teknis, preliminary audit serta audit sertifikasi. Hal penting lain yang harus dipahami, sertifikat ISO yang diterima SKPD, dikatakannya tidak berarti SKPD yang bersangkutan sudah 100 persen bagus. Penerima sebaliknya harus terus melakukan perbaikan karena lembaga pemberi sertifikasi secara periodik akan terus melakukan surveillance (pengamatan dan pemantauan), seberapa jauh implementasi ISO diterapkan.

Ke empatbelas SKPD penerima sertifikat ISO 9001 : 2008, yaitu Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemadam dan Pecegahan kebakaran (Damkar), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanhanpang), Dinas Koperasi,UKM dan Indag, Bagian Hukum dan HAM., Bagian Orpad, Bagian Umum dan perlengkapan (Bagumpal), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pusarda).

Wali Kota Bandung, H Dada Rosada menyatakan kepesatan pembangunan dan interaksi global telah mendorong lahirnya revolusi norma pelayanan public. Kecenderungan ini menuntut adanya kesiapan, kemampuan SDM dan system pelayanan birokrasi yang memenuhi standarisasi mutu pelayanan. Inipun menurutnya harus ditopang penyediaan infrastruktur pelayanan yang memadai, mulai dari pembenahan organisasi satuan kerja, tupoksi dan SDM aparatur, sampai pada penciptaan system pelayanan.

Penganugerahan sertifikat ISO dikatakannya harus bisa menumbuhkan iklim pelayanan birokrasi yang semakin professional, cerdas, efektif dan efisien, bahkan mampu mendongkrak gairah perekonomian. Untuk itu perlunya seluruh obyek pelayanan memiliki tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Alasannya, Bandung ingin menjadi tempat aktivitas social, budaya, ekonomi dan politik yang memiliki kepastian hokum,udah dan kondusif. "Harapan kita, potensialitas Kota bandung di berbagai sector semakin tumbuh, berkembang dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,".

Masing-masing SKPD penerima sertifikasi, ditandaskannya pentingnya memahami tupoksinya. Menurutnya pelayanan yang baik, cepat, tepat dan murah tidak mungkin terlaksana jika tupoksinya tidak dipahami. Menyusun peta pelayanan, serta mengakomodasikan rencana kerja dengan usul pelayanan dari masyarakat agar proses pelayanan tidak lamban.

Secara factual dikatakannya, 14 SKPD penerima ISO saat ini terkait erat dengan aspek aspek kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan aparatur secara langsung, produk pelayanan akan mudah mendatangkan feed back. Untuk itu sebagai penguat diberlakukannya pelayanan berstandar ISO, Dada minta, hadirnya konsep E Government dan pembangunan outlet Bandung Electronic Procurement (BEP) serta Bandung Electronik Budgeting (BEB) benar-benar dijadikan media yang memperbesar transparansi serta akuntabilitas Pemkot Bandung. (www.bandung.go.id)