Pengelola PNPM di Kota Bandung Terkendala Pengadministrasian SPJ

Permasalah kemiskinan yang cukup komplek, membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di 2007 diluncurkan menggantikan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Melalui PNPM  dirumuskan kembali mekanisme penanggulangan kemiskinan, melibatkan unsur masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam perjalanannya, banyak kendala terutama dirasakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pengelola pendanaan dalam pertanggungjawaban, khususnya penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang secara administratif dirasakan masyarakat tidak mudah dan cukup rumit.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, H Edi Siswadi pada acara paparan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di Kota Bandung, bertempat di Auditorium Rosada Balaikota, Jalan Wastukancana 2, Kamis (22/07).

Paparan penilaian BPKP terhadap PNPM kata Edi, dimaksudkan agar kinerja operasional, kinerja keuangan dan kinerja pelaksanaan berjalan sesuai kaidah. Juga bisa sesuai target-target dan indikator yang telah dilakukan dan tidak ada penyimpangan dan peluang penyimpangan. Kelemahan-kelemahan bisa cepat diperbaiki sehingga PNPM bisa berjalan memenuhi kaidah, akuntabilitas, transparansi dan bisa mendorong partisipasi masyarakat. Untuk itu dibenahi sistem audit internalnya.

BPKP didatangkan untuk menata, membenahi mekanisme operasional dan tanggung jawab pengelola kegiatan termasuk menata SDM nya yang ada. Kelemahan bisa saja di pengorganisasian, apakah di SDM akibat penempatan fasilitator yang tidak pas. "Fasilitator bidang keuangan, ditempati sarjana teknis. Fasilitator bidang teknis untuk menghitung biaya konstruksi, tapi ditempati sarjana sosial. Kita perlu perbaiki supaya pelaksanaan bisa efektif, berhasil dan tidak ada kendala,".

Persoalan umum yang kita rasakan sekarang, adalah lambatnya SPJ. Ada juga cepat SPJ tapi kurang sesuai. Ini akan menghambat guliran-guliran berikutnya dan mengganggu BKM-BKM atau KSM-KSM lainnya. Percepatan guliran, sangat dipengaruhi penyampaian laporan dan pertanggungjawaban dari setiap BKM.

Pantauan di lapangan, pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan bimbimngan teknis dari sarjana pendamping, dikatakannya menjadi sebuah persoalan yang harus terus diupayakan, sementara program tidak menyediakan cukup dana untuk operasional fasilitator, untuk pengelola dana. Betul-betul program sosial yang membutuhkan kerelawanan, orang_orang penuh pengabdian dan terangsang untuk memberdayakan masyarakat.

Terkait pencairan dana PNPM dari APBD yang sempat terlambat,  Edi mengakui tapi kini sudah tidak ada masalah. Keterlambatan terjadi karena adanya mis match informasi  antara sistem regulasi Pusat dan sistem regulasi lokal. Sekarang sudah ada kesepakatan, dan kita di 2010 sebagai kelanjutan program di 2009 sepakat, Pusat 50 % dan kita 50 %.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 mendatang, Edi menuturkan, Pemkot Bandung selain mem backup kesinambungan PNPM, yang merupakan grand skenareo program pro poor dan strategi mengatasi kemiskinan secara nasional. "Kota Bandung diinginkan Pak Wali, hingga akhir 2013 ada percepatan penurunan angka kemiskinan.

Tiga tahun terakhir, dari 82.432 keluarga miskin (gakin) dikatakan Edi, kini masih tersisa 63 ribu gakin. Hampai akhir 2013, penurunan diharapkan bisa sampai turun setengahnya. Ini bisa diwujudkan, kalau Pemkot bisa mengalokir dana besar. Investasi yang besar kepada kewilayahan khususnya kelurahan. "Desain program kota ini, disebut Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat. Tahap awal program, kita laksanakan di 2011. Untuk itu kita siapkan alokasi Rp 30,2 milyar untuk 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung atau masing-masing Rp 200 juta per kelurahan,".

Kalau efektifitasnya hasil evaluasi dan mendongkrak ukuran-ukuran ekonomi makro pembangunan kota, kemudian secara nyata dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mikro, seperti tertatanya infrastruktur di tingkat komunitas, drainase, kesehatan lingkungan, pemenuhan fasilitas dasar, pelayanan air bersih, MCK komunal, serta meningkatkan gairah ekonomi kewirausahaan ditingkat komunitas, wali kota dikatakannya, tidak segan meningkatkan lagi alokasi budjetnya, tidak hanya Rp 200 juta.

Kepala Bappeda Kota Bandung, H Taufik Rachkman menyatakan, paparan hasil audit BPKP dikatakannya pada kualifikasi wajar. Namun dirinyapun  mengakui, masih terdapat kekurangan pada tingkat pengelolaan dana dan kegiatan PNPM khususnya peng SPJ an. "Hasil penilaian BPK, setidaknya efektifitas pengendalian internal bisa lebih optimal, termasuk. ketaatan terhadap kaidah, kelayakan laporan keuangan, juga capaian indikator keberhasilan,".

Mendukung PNPM, Taufik menambahkan, berdasar usulan masyarakat melalui Forum Komunikasi BKM, Pemkot juga akan membangun 190 unit MCK tersebar di  9 kecamatan. Kecamatan ini yaitu, Kec Babakan Ciparay, Regol, Arcamanik, Coblong, Astanaanyar, Batununggal, Mandalajati, Cicendo dan Bojongloa Kaler. (www.bandung.go.id)