PERINGATAN HARKOP 63 TINGKAT KOTA BANDUNG

Di Republik Indonesia tercinta, koperasi kerap dikatakan sebagai badan usaha yang memiliki potensi dan peluang usaha cukup besar dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi dibangun karena komitmen ingin memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun tatanan perekonomian nasional.

Realitanya, koperasi masih dihadapkan pada tiga persoalan mendasar, yakni citra sebagai golongan ekonomi lemah, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding swasta, serta belum meratanya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Koperasi sering terkendala terbatasnya partisipasi anggota terhadap modal sendiri, ketiadaan agunan mengakses permodalan ke perbankan, serta kesulitan menyikapi peluang usaha barang dan jasa.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung, H Dada Rosada pada puncak peringatan Hari Koperasi ke 63 Tingkat Kota Bandung, di Plaza Balai Balaikota Jalan Wastukancana, Senin (2/8).

Kegiatan yang dirangkaian dengan Pameran Buku Bandung 2010 dan kerja  sama PT Pos dengan Pemkot Bandung, wali kota berkenan mencanangkan Bandung sebagai kota wisata baca, anugerah IKAPI Jabar untuk 3 lurah berprestasi mengelola perpustakaan (Isola, Pasir Endah dan Gempol Sari). Diserahkan pula Akta Badan Hukum kepada 15 koperasi dan 15 akta perubahan Anggaran Dasar koperasi.

Pada kesempatan ini, Dada juga mengapresiasi terkait penandatangan MoU program kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan beberapa BUMN, BUMD dan kalangan Perbankan, diantaranya Bank Jabar-Banten Cabang Tamansari, Bukopin Cabang Bandung, PT Bio Farma (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Pndad, Perum Perumnas Regional IV dan PT Yomart Rukun Selalu  dengan total nilai lebih dari Rp 6 milyar. "Melalui penguatan institusional dan permodalan, saya yakin koperasi bisa sejajar dengan badan usaha lain, setidaknya mengarah kepada kemandirian dan profesionalisme usaha," ujarnya.

Sejak dinyatakan sebagai kota penggerak koperasi, imbuh Dada, pertumbuhan koperasi Kota Bandung menunjukan angka  2,12 % per tahun untuk kelembagaan dan 0,88 % untuk keanggotaan. Ini artinya, Kota Bandung punya potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.  Kota Bandung kini, memiliki 1.800 koperasi aktif dari sekira 2.041 koperasi yang dinyatakan ada.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, lanjut Dada, akan terus berupaya meningkatkan kemampuan manajemen koperasi melalui berbagai diklat, mediasi dengan pihak perbankan, serta mendorong realisasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) atau program kemitraan dengan BUMN, BUMD dan Swasta dalam rangka sinergitas saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan bagi semua pihak.

Ketua Dekopinda Kota Bandung, yang di Harkop Tingkat Nasional 15 Juli 2010 di Surabaya menerima Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI "SBY" menyatakan, untuk membangun koperasi profesional mutlak diperlukan adanya dukungan pembinaan maksimal. Untuk itu dirinya mengusulkan, Pemkot dan DPRD Kota Bandung mempertimbangkan,  kemungkinannya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung dipisah tersendiri, tidak digabung dengan industri dan perdagangan. "Penggabungan mengakibatkan pembinaan tidak fokus dan maksimal," ujarnya.

Terkait keberadaan koperasi  sebagai badan usaha, Usep menyebutkan 2 hal yang sangat ditakuti koperasi. Kedua hal itu, antara lain kematian atau kebangkrutan dan beban pajak. "Usaha Koperasi hanya meminjamkan uang kepada anggotanya tetapi bayar pajaknya 28%," ujarnya.

Menurutnya, koperasi itu bukannya tidak mau membayar tetapi ingin agar nilai pajaknya itu sewajarnya, ia pun mencontohkan ada koperasi yang asetnya sekitar 1,7 M. itu pun dengan uang anggota sekitar 1,4 M, dengan meminjam ke bank, dan SHUnya sekitar 141 Juta, tetapi pajaknya sekita 3,4 M. Hal itu menurutnya merupakan  masukkan bagi anggota dewan Kota Bandung sebagai bahan pertimbangan untuk di bawa ke Jakarta. "Sekali lagi saya mengharapkan agar pajak yang dikenakan itu sewajarnya jangan memberatkan," Paparnya.

Kerja  sama PT Pos Indonesia dengan Pemkot Bandung, Dada melihat, kerja sama ini bukan untuk meraih keuntungan ekonomi tetapi keuntungan sosial dan kultural dalam jangka panjang. Tujuannya mendekatkan warga dengan fasilitas fasilias pelayanan publik termasuk memudahkan pembayaran rekening air minun PDAM.

Terkait kerja  sama dengan IKAPI Jabar, program diakatakannya, sebagai ikhtiar mewujudkan Bandung kota wisata baca. Upaya kearah itu, menurutnya perlu dipelopori dan difasilitasi jajaran aparatur pemkot, diantaranya d engan memaksimalkan fungsi perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah.

            Kota Bandung dalam menjaga konsistensi mencerdaskan kehidupan warganya, imbuh Dada, akan terus mengembangkan perpustakaan di taman-taman kota denagn ruang baca publiknya. Termasuk meningkatkan keberadaan perpustakaan milik pemkot yang ada hingga kelurahan. "Perpustakaan keluarahan ini, kita evaluasi tiap 3 bulan untuk mengetahui progres reportnya. Harapan kita, minat dan konsumsi baca warga Bandung semakin tinggi. Buka buku, baca, bisa bermanfaat dan bermartabat. Cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan merasih kemajuan,".(www.bandung.go.id)