Wakil Walikota Bandung, Harus Ada Proteksi HET Gas Elpiji Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda menghimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas Elpiji 3 Kilogram (Kg), dan menginstruksikan para camat untuk segera berkoordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bandung, hal tersebut dilakukan terkait dengan kelangkaan dan melambungnya harga eceran elpiji ukuran 3 kg beberapa hari lalu.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak resah dan panik serta proaktif menyampaikan langkanya gas Elpiji 3 Kg pada camat di wilayah masing-masing, karena dalam paling lambat waktu 3 hari ini permasalahan kelangkaan dan fluktuasi harga akan diatasi Pemerintah Kota Bandung dengan melakukan extra dropping dan operasi pasar bersama Pertamina.

“Merupakan kewajiban saya memproteksi warga saya, dan saya memerintahkan kepada paguyuban Camat juga Lurah untuk segera berkoordinasi dengan indag dan perdagangan agar berkoordinasi dengan Hiswana Migas, agar kita mengetahui berapa sebetulnya kebutuhan untuk masyarakat Kota Bandung dan apabila ada kelangkaan berkoordinasi dengan Hiswana Migas agar dapat teratasi dalam waktu cepat, pada hari ini pula kita akan melakukan operasi pasar gas sehingga tidak terjadi lagi gejolak atau kepanikan pembeli seperti yang terjadi kemarin” ujarnya saat mengunjungi Kantor PT. PERTAMINA Cabang Bandung, Jl. Wirayudha No. 1 Bandung, Selasa (29/05).

Ayi akan segera membentuk tim untuk melakukan pendataan ulang kebutuhan gas di setiap daerah di Kota Bandung, dan menerangkan sejak kurun bulan Ferbruari sampai bulan Mei Pertamina melakukan pengurangan gas Elpiji 3 Kg sekitar 10 persen dari jumlah alokasi awal, “ Ini berkaitan dari kebijakan Dirjen Migas yang melakukan pengurangan kuota sejak tahun 2011 yang masih 68.290.899 tabung menjadi 61.783.982 juta tabung untuk tahun 2012,” katanya.

Namun Endra Rahmawan, sales representative PT. Pertamina menerangkan bahwa permintaan masyarakat yang lebih tinggi dari produksi menjadi penyebab kelangkaan tabung 3 Kg, “Sebetulnya secara nasional produksi gas elpiji 3 Kg dari tahun 2011 ke tahun 2012 ada peningkatan kuota, hanya pada kenyataan dilapangan peningkatan kuota tersebut tidak diimbangi peningkatan demand, yang pada ahkirnya muncul perbedaaan antara supply dan demand yang seharusnya dilakukan sejak awal,” terangnya.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bandung Sumedang, Mangasi Siagian, meski telah dilakukan pemetaan distribusi untuk wilayah Bandung Sumedang ia belum mengetahui kebutuhan untuk  wilayah Kota Bandung, “khusus untuk Bandung Sumedang kita telah melakukan pemetaan, hanya saja untuk Kota Bandung data kita baru selesai 80%, dari 30 kecamatan tersebar di 151 kelurahan, terdata terdaftar 28 agen dan jumlah pangkalan 791, hanya saja kita belum tahu serapan di Kota Bandung harus dialokasikan berapa, dan harus bekerjasama dengan pemerintah kota untuk menentukan kuota untuk Kota Bandung,” terangnya

Lebih lanjut  ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, “Adanya kejadian seperti ini kedepan bisa diperbaiki, dan pertengahan Juni ini kita akan memberikan kartu tanda pangkalan yang menandakan bahwa pangkalan tersebut telah terdaftar di Hiswana Migas, selain itu yang tidak mempunyai kartu bisa disebut ilegal dan kami mohon aparat terkait seperti polisi dan Satpol PP untuk menertibkan,” katanya.

Hal Senada disampaikan Sales Area Manager LPG and Gas Products Region III Area Bandung, Dwi Manoveri, “pada intinya kita berharap terjadi keseimbangan antara supply dan demand,  mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Dirjen Migas, dari agen ke pangkalan seharga Rp. 12.750,- , lalu dari pangkalan ke pengecer Rp. 13.500 dan ujungnya pengecer di angka Rp. 15.000,- sampai 15.500,- , hanya saja sampai saat ini tidak ada pengaturan HET untuk pengecer gas, dan dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengatur HET tersebut, dan apabila memungkinkan adanya kebijakan dan tindakan berupa sanksi dari pemerintah daerah atau kepolisian apabila ada yang menjual lebih dari Rp. 20.000,-,” Katanya.

Ayi berkesimpulan penyebab kelangkaan gas Elpiji 3 Kg, “mungkin ini lebih disebabkan kebijakan pusat dari Dirjen Migas karena ada pengurangan alokasi kuota, kemudian lemahnya proteksi pada masyarakat kecil sebagai pengguna, dan juga disebabkan oleh pola penjualan atau tata niaga yang tidak diantisipasi sejak awal oleh pertamina, harus diatur suatu pola penjualan sehingga masyarakat kecil terproteksi,” katanya

Selanjutnya Ayi akan menentukan HET untuk gas 3 Kg sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa terproteksi, “Berkaitan dengan harga gas Ini belum ada tata niaga yang pas untuk gas 3 Kg sehingga terjadi fluktuasi harga sesuai mekanisme pasar dan dimanfaatkan oleh para spekulan, HET gas elpiji 3 kg harus jelas, kedepan kita akan sama-sama menentukan HET untuk wilayah Bandung Raya dan perlu ada proteksi bagi warga masyarakat yang tidak mampu jangan sampai gas 3 Kg bersubsidi ini dikonsumsi oleh warga yang mampu” pungkasnya. (www.bandung.go.id)