Kategori Korupsi

KATEGORI KORUPSI

• Korupsi secara rinci dijelaskan dalam 13 pasal UU 31/1999 jo 20/2001 yang dirumuskan dalam 30 bentuk / jenis TPK, yang dikelompokkan sbb :

• • Kerugian keuangan negara (pasal 2, 3)

• • Suap menyuap (pasal 5 ayat 1 huruf a, 5 ayat 1 huruf b, 13, 5 ayat 2, 12 huruf a, 12 huruf b, 11, 6 y 1 huruf a, 6 ayat 1 huruf b, 6 ayat 2, 12 huruf c, 12 huruf d)

• • Penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 huruf a, 10 huruf b, 10 huruf c)

• • Pemerasan (pasal 12 huruf e, 12 huruf g, 12 huruf f)

• • Perbuatan curang (7 ayat 1 huruf a, 7 ayat 1 huruf b, 7 ayat 1 huruf c, 7 ayat 1 huruf d, 7 ayat 2, 12 huruf h

• • Benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i)

• • Gratifikasi (pasal 12 B jo pasal 12 C)

• Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri atas :

• • Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21)

• • Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo pasal 28)

• • Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo pasal 29)

• • Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu (pasal 22 jo pasal 35)

• • Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan  atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo 36)

• • Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo 31)