TKPK Kota Bandung kunjungi Kabupaten Sragen

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial beserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, Dinas dan para Camat melakukan kunjungan kerja

Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:43
TKPK Kota Bandung kunjungi Kabupaten Sragen
TKPK Kota Bandung kunjungi Kabupaten Sragen

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial beserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, Dinas dan para Camat melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan kerja TKPK Kota Bandung itu untuk meninjau pelaksanaan one stop service yang dilaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen yang dinilai sangat baik.

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto dan Kepala UPTPK, H. Suyadi, SKM. M.Kes di kantor Pemda Kab. Sragen, Jl. Raya Sukowati No. 225 Sragen, Kamis (30/10/2014). 

Dikatakan Oded MD, "Kedatangan kami untuk melakukan studi komparasi penanggulangan kemiskinan yang telah lama kami dengar sangat baik kinerja penanganan kemiskinan, hingga kami pulang ke Bandung mempunyai oleh-oleh agar bagaimana kami lebih baik lagi untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung,".

Disambut baik, Sekda Sragen mengatakan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen adalah unit pelayanan publik yang berfungsi memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin satu pintu, "Orang miskin itu jangan dipersulit urusannya dengan harus kesana kemari untuk meminta bantuan, kita permudah pelayanannya dengan satu atap saja," ujarnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala UPTPK Kabupaten Sragen, UPTPK ini merupakan inovasi pelayanan publik, sebelum berdirinya UPTPK program penanggulangan kemiskinan di Kab. Sragen dilaksanakan secara otonom di berbagai SKPD sesuai tupoksinya yang pada implementasinya memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi yang lebih besar.

"Sebelumnya sulit bagi masyarakat miskin melaksanakan tahapan-tahapan dan prosedur untuk menjangkau program pelayanan kemiskinan, juga selama ini terkendala dengan perbedaan data base kemiskinan antar SKPD dan BPS yang menyebabkan penanganan kemiskinan tidak dapat berjalan secara optimal,"

Lebih lanjut dikatakannya, "Namun kita lakukan inovasi dengan menyederhanakan pelayanan terhadap masyarakat miskin. Penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang semula dilaksanakan oleh beberapa SKPD disatukan dalam suatu wadah yang representatif dan professional dengan membentuk UPTPK tersebut," Pungkas Suryadi. (www.bandung.go.id)