Ridwan Kamil Gunakan 4 Strategi Hadapi Dinamika Politik Lokal

Guna menghadapi dinamika politik lokal termasuk tantangan politisasi sumber daya manusia di daerah setidaknya ada 4 strategi yang digunakan. Pemimpin harus menyadari bahwa jabatan politik itu hanya sementara, kedua mendidik masyarakat untuk berpolitik dan tidak selalu dengan politik praktis, ketiga menjaga keharmonisan dengan DPRD, keempat mengurangi kepemimpinan di depan dan menggunakan gaya kepemimpinan di tengah.
Hal itu dikatakan Walikota Bandung Ridwan Kamil saat dialog nasional membangun bangsa yang bertajuk kinerja pemerintah daerah dalam dinamika politik lokal di Hotel Grand Syahid Jakarta Kamis, (29/10/2015).
Dalam kesempatan tersebut Ridwan mengatakan dalam teori perubahan ada empat faktor yang harus dipahami, perubahan pertama datang dari pemerintah atau political power, perubahan kedua datang dari pebisnis (capital power), ketiga civil society dengan social power dan keempat, media dengan information power.
“Kalau mengandalkan pemerintah saja perubahan terjadi hanya 25 persen, tapi kalau gabung dengan LSM, Ormas dan unsur masyarakat lain perubahan akan terjadi 50 persen, ketemu pebisnis yang tidak hanya mencari keuntungan tapi dengan program CSRnya jadi 75 persen, apalagi kalau medianya yang tidak hanya memberitakan bad news akan tetapi inspirasional news kita sudah 100 persen perubahan,” jelasnya.
Ridwan menuturkan masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang dapat mengurus permasalahannya sendiri. Ridwan mencontohkan konsep desentralisasi yang telah diterapkan di Bandung sampai tingkat ranting merupakan konsep yang membawa percepatan perubahan Kota Bandung.
“Memimpin itu kan mempin umat, seribu kepala sejuta keinginan, sehingga ada dua nilai yang saya terapkan bahwa politik itu kan media menyampaikan dan memperjuangkan nilai, kedua politik itu adalah kepentingan, disinilah saya mempraktikan politik kompromi tapi kompromi yang sesuai dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh ‎dalam pembukaan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang berintikan bahwa kepada pemerintah daerah (pemda) agar tetap menjalankan tugas secara efektif. Mendagri berharap kinerja pemda tidak terganggu oleh dinamika politik lokal, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Lebih lanjut Zudan menyampaikan urusan wajib pemerintah yang bersifat pelayanan dasar dan ‎bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan harus dipetakan para kepala daerah dengan baik, melalui program dan kegiatan yang tersetruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tolak ukur kinerja yang dimintakan oleh Undang-undang Pemda adalah 32 urusan pemerintahan harus dapat dilaksanakan dengan baik," tuturnya.