Rakor Percepatan Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Bandung

Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto mengikuti Rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, Gedung I Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lt. III, Jl. Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Rapat yang di pimpin oleh Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan tol dalam Kota Bandung atau disebut Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR).
Jalan Tol sepanjang 27,3 KM yang melintasi Kota mulai dari Jalan DR. Djunjunan melewati Surapati, Jalan PHH. Mustofa, jalan rumah sakit, sampai interchange kilometer 149 di Gedebage dan ditengahnya bercabang dari ujung berung sampai Cileunyi.
Rizal Ramli mengatakan, "kedatangan Wali Kota Bandung dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan beberapa dari Kementrian lain karena pembangunan jalan tol yang terkendala, walaupun dananya sudah ada proyeknya tidak jadi-jadi yang disebabkan sebagian besar tanah itu milik departemen-departemen dan milik lembaga."
Lebih lanjut diterangkanya, "Ada 18 departemen dan lembaga yang memiliki tanah di sepanjang jalur tol itu yang sampai hari ini belum beres, jadi hari ini kita bahas soal itu dan pada dasarnya kita ingin departemen lembaga itu menyerahkan tanah untuk dipakai membangun tol."
Rizal menerangkan bahwa tanah negara jika tidak dipakai dapat diserahkan peruntukannya untuk kepentingan publik tanpa adanya ganti rugi, secara tegas ia mengatakan pada dasarnya ia menginginkan proyek jalan tol ini bisa dimulai launching bulan Januari 2016.
Dalam kaitan tersebut ditegaskan pula oleh Rizal tadinya rencana konstruksi baru akan mulai tahun 2019, "Ini cara-cara lama lambat dan harus dirubah, kita harus malu dengan china yang bikin jalan tol seribu kilometer dalam setahun, kami ingin konstruksinya dipercepat sehingga akhir 2017, kalau kontraktornya tidak sanggup tambah yang penting kualitasnya sama."
"Jikalau seandainya perlu diganti maka akan di pikirkan dananya dari APBN atau APBD, atau tidak tertutup kemungkinan tukar guling dengan aset lain dan dengan cara diberikan saham jika itu badan usaha, saya minta Wali Kota tulis surat kepada kami lembaga departemen yang tanahnya kena dan kami akan hubungi satu-satu," ujar Rizal.
Wali Kota Bandung menerangkan kedatangannya ke kantor kementerian untuk meminta bantuan percepatan birokrasi terkait pembebasan lahan aset milik beberapa departemen dan lembaga.
"Kami bersama pemerintah provinsi menyampaikan permohonan bantuan karena di negeri ini kadang kerjaan tidak beres-beres karena koordinasi, yang menjadi problem saat ini untuk pembangunan tol kota ternyata15 kilometernya melewati tanah-tanah nya dimiliki berbagai kementerian, kami tidak mempunyai kapasitas untuk mengetuk pintu-pintu kementrian ini, jikalau diketuk satu-satu dikali banyak butuh waktu dan tenaga yang panjang untuk menyelesaikan birokrasi ini."
Lebih lanjut dikatakannya, "kedatangan kami meminta kepada bapak menko yang mempunyai power dan kemampuan dibutuhkan menteri koordinator untuk mewujudkan percepatan itu, saya takut jika masalah sederhana ini tidak terselesaikan dimasa kepemimpinan saya yang hanya lima tahun."
Diterangkan Ridwan Kamil dalam rapat tersebut tekanan sebagai kota metropolitan bertapa mendesaknya kebutuhan Kota Bandung untuk memperbaiki Infrastruktur Jalan dan sarana transportasi publik.
"Bandung ini sangat populer, penduduk makin banyak yang tidak tertampung oleh infrastruktur yang dapat diukur matematika sederhana, problem 2,5 juta di tambah satu juta ekstra di siang hari ditambah 6 juta turis pertahun menjadi beban kota, hanya 20 persennya saja warga yang menggunakan transportasi publik, itulah kenapa strategi memperbaiki infrastrutur jalan dan transportasi publik menjadi urgent, karena kemacetan akan berdampak pada pelambatan ekonomi."