Launching PIPPK 2016

Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil bersama Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial serta Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto secara resmi melaunching Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Tahun 2016 di Auditorium Sasana Budaya Ganesa, Jl. Taman sari no.73 Bandung, Kamis (11/02/2016).
Dikatakan Ridwan saat membuka acara tersebut konsep PIPPK merata, berdaya dan bersama, peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi nomor satu, konsep gotong-royong dan pemberdayaan menemukan bukti.
"Dengan adanya PIPPK ini di Kota Bandung tidak boleh adanya yang tidak tersentuh oleh pembangunan, untuk memeratakan pembangunan ini kita harus mempunyai konsep yang istimewa yang tujuannya di 1.561 RW pembangunan terasa mamfaat dan hasilnya itu konsep merata, selain itu konsep berdaya pembangunan ini tidak dimonopoli oleh pemerintah saja masyarakat tidak hanya menjadi penonton namun pelaku aktif yang merencanakan menyelenggarakan, juga konsep bersama artinya tidak hanya satu kelompok misal RW saja tapi juga anak muda, ibu-ibu, dan lainnya," paparnya.
Program yang digulirkan sejak setahun yang lalu tersebut terbukti membawa dampak positif bagi pembangunan Kota Bandung diantaranya diraihnya Adipura tahun lalu.
"Di 2015 alhamdulillah penyerapan anggaran diatas 90 persen dan hasil-hasil nya luar biasa, dan dapat disimpulkan PIPPK ini bisa menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia bahwa contoh pemerataan pembangunan di mulai dari Kota Bandung,"
Digelontorkannya dana pagu pembangunan Rp.100.000.000,- ditiap RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM berupa bantuan kegiatan masyarakat PIPPK tahun 2015 difokuskan kepada infrastruktur dan kebersihan dengan persentase 70-30, namun untuk tahun 2016 dikatakan Ridwan persentase infrastruktur dan kebersihan akan lebih mengecil dan akan diperbesar persentase sosial, ekonomi.
"Tahun 2015 sebagian masih sebagian masih memakai pihak ketiga tapi kita harus berlatih dan semua dikerjakan oleh masyarakat, 2016 harus sempurna hasil pembangunan harus menjadi warisan dari pekerjaan, kita sukseskan program ini harus terus jangan berhenti jika kita bisa berbagi tugas dan di kewilayahan bisa tertangani dengan baik di akhir kepemimpinan kami kita akan panen berita-berita baik sehingga Bandung menjadi inspirasi Indonesia," pungkas Ridwan.
Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto menyampaikan pelaksanaan PIPPK tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp.213.551.758.523,- dari total anggaran Rp.228.661.346.556,- atau terserap sebesar 93,39 persen.
"Realisasi anggaran PIPPK tersebut diguanakan untuk infrastruktur 35,61 persen, kebersihan 43,44 persen, pelatihan masyarakat 5,08 persen, dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebesar 15,87 persen, pelaksanaan PIPPK tahun 2015 ini juga menyerap partisipasi masyarakat sebesar Rp.39.198.300.000 atau 19,30 persen dari total anggaran PIPPK tahun 2015," terang Yossi.
Dalam acara tersebut diberikan juga penghargaan atas prestasi pelaksanaan PIPPK kepada kepada 5 lurah dan 5 camat, penyerahan partisipasi PBB terbaik 2015 serta simbolis penyerahan SPT PBB tahun 2016 kepada Camat, Lurah dan Wajib Pajak dengan tagihan terbesar.
PIPPK Award tersebut diraih Kecamatan Panyileukan, Cibiru, Rancasari, Bandung Wetan serta Babakan Ciparay, sedang tingkat Kelurahan diraih oleh Kelurahan Ancol, Dunguscariang, Jatihandap, Jamika dan Sukagalih.
PIPPK merupakan program pemerintah kota bandung untuk mengoptimalkan tugas peran fungsi aparatserta pemberdayaan masyarakat kota Bandung berbasis kewilayahan.
Dengan semangat desentralisasi, inovasi dan kolaborasi berbagai program pembangunan akan diamanatkan pada tiap kelurahan yang pada intinya pemkot Bandung ingin mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan, program percepatan pembangunan melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Dalam launching PIPPK 2016 itu juga disampaikan program-program menjelang tahun 2016 dari Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).