Workshop PLT Sampah di Kota Bandung

Untuk menyelesaikan persoalan sampah di KotaBandung, tidak ada pilihan lain kecuali dengan menerapkan  teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik. “Dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang non polutan ini, haqqul yakin persoalan sampah di Kota Bandung bisa diselesaikan. – Karena penanganan sampah dengan cara konvensional seperti sanitarian landfil, selain beresiko tinggi dampak lingkungan, juga sangat beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. ”, ungkap Sekda Kota Bandung Dr.H.,Edi Siswadi MSi pada  acara workshop “kelayakan sampah  Bandung sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik”, di ruang auditorium kampus Centre ITB Jl. Ganesa, Rabu (7/2/07).

Acara dihadiri Rektor ITB dan jajarannya, sejumlah pejabat public, Dirut PD Kebersihan, Camat dan sejumlah tokoh masarakat Kecematan Rancasari

Rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, dikatakan Sekda, bisa diartikan sebagian masyarakat, bahwa yang hendak dibangun pemerintah Kota Bandung adalah pabrik sampah.  Sehingga ada kekhawatiran, sampah akan menggunumg seperti di leuwi gajah. “Karenanya untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, istilahnya diganti menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTS“, ucapnya.

Hal ini penting dipahami, karena sebelumnya, setiap mendengar pabrik sampah, imej nya ke TPA Leuuwigajah atau Bandung akan memproduksi sampah. Padahal sampah  langsung diproses mejadi energi, tidak ada polusi, bahkan cenderung tidak menghasilkan polutan.

Pembanunan PLTS dikatakan Sekda, saat ini sudah memasuki tahapan Feasibility Study (FS) oleh ITB. Bahkan telah melaksanakan dua kali workshop, setelah sebelumnya dilaksanakan workshop tinjauan dari aspek legal. Selanjutnya disusul analisa dampak lingkungan (Amdal), yang diharapkan selesai Aprlil mendatang.  “Lebih cepat lebih bagus. Tapi setiap kegiatan normative harus dilakukan, sehingga pengambilan kebijakan tidak salah. -- Pak Wali menekankan, pentingnya tahapan itu selesai dulu dilaksnakan, baru peletakan batu pertama, dan ini sudah bisa dipahami semua pihak”, kata sekda

Sementara, skenario  yang semula dari  30 MW jadi 10 MW, menurut Sekda, sesuai kondisi eksisting sampah yang ada sementara ini. Ke depan setelah semua  mensuport terhadap kebijakan ini, Suplay sampah tidak hanya dari Kota Bandun saja, namun bisa dari berbagai daerah sekitar. “Kita akan tingkatkan pembangunan ketahap ke tiga, diantaranya pembangunan prasarana dan sarana serta Infrastrukturnya.  Sekarang, sebagai tahap pertanma 10 MW dulu, sesuai dengan kemampuan sampah yang terangkut saat ini”, jelas Sekda.

Menurut Dr. Ir Ari Darmawan dari ITB, PLTS menggunakan teknologi yang sudah sudah ada sejak tahun 1990 dan  sudah digunakan di beberpa negara di Asia seperti China dan Singapur. Dengan produksi sampah rata-rata 2.785 M3 setiap harinya, Kota Bandung memungkinkan untuk dibangun PLTS. Karena dengan sampah sebanyak ini, dapat menghasilkan energi listrik 10 Mega Watt = 10 juta Watt yang dapat dijual kepada PLN. “Listrik yang dihasilkan ini, berdasarkan Permen ESDM Momor 02 Tahun 2006, merupakan energi terbarukan yang wajib dibeli PLN. – Apalagi PLN masih membutuhkan untuk pelayanan linstrik di wilayah Bandung”, ucapnya.

            Semenatara Direktur PT Bandung Raya Indah Lestari (PT BRIL), Jahja Taer Tjahyana yang baru kembali melakukan survey ke China untuk ketiga kalinya, mengemukakan, teknologi yang diterapkan disana sangatlah fleksibel, sesuai dengan kondisi potensi sampahnya antara 500 ton sampai 2.000 ton. “Maka Kota Bandung, dengan produksi sampah 2.785 M3 atau setara 500 ton, dapat mengahsilkan 19,95 MW”, ucapnya, seraya menambahkan, listrik yang dihasilkan  akan dintegrasikan ke jaringan PLN. Sehingga bisa diasumsikan, PLN yang akan menjual kepada konsumennya.

Menanggapi perbedaan volume sampah dengan hasil survey LPPM ITB, Awan menyebutkan, data 7500 m3 perhari yang selama ini digunakan PD Kebersihan, adalah didasarkan prediksi tahun 1994 dengan asumsi produksi sampah  3 liter/orang/hari dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa. Yang sekarang masih dipakai. Sementara standar SNI, yaitu antara 2 – 2,5 liter/orang/hari. “Alhamduliillah, sekarang berdasarkan data akurat hasil kerjasama dengan ITB .  hasil pendataan dari rumah ke TPS dan ritasi ke TPA, -- ternyata relatif lebih akurat.  -- Dengan data sekerang, bisa forcasting ke depan, ini hasil kajian para ahli”, ungkapnya. (www.bandung.go.id)