TP4D

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menghadiri acara Rapat Koordinasi Kewilayahan (Rakorwil) Sosialisasi Tim Pengawalan Dan Pengelolaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Bandug, Kamis (29/9/2016).

Dalam sambutannya Ridwan menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi ini para camat dan para lurah belum mengetahui tentang TP4D.

"Kami memohon kepada ketua TP4D Kota Bandung, bisa mensosialialisasikan mengenai hal tersebut untuk pelaksanaannya,"tuturnya.

Ridwan menambahkan, berkitan dengan PIPPK, perlu disampaikan, bahwa penyerapan anggaran sampai dengan 16 september 2016 ini sudah terserap sekitar 50,9 persen.

"Mudah-mudahan penyerapan dan ketepatan sasaran di lapangan bisa sesuai dengan harapan,"ujarnya.

Ridwan menambahkan, mulai dari sekarang fokus kepada kewilayahan.

"Saya mengingatkan kepada pemimpin di kewilayahan, sudah teorinynya pembangunan ini tidak akan cepat selesai jika tidak ada penguatan dari kewilayahan,"jelasnya.

Menurut Ridwan, semakin urusan di pusatkan, semakin rantai prosedur semakin panjang. Semakin urusan ini disebarkan, keujung ranting semakin cepat diselesaikan.

"Sehingga kita perlu bersama sama membangun kota ini sesuai dengan prosedur dsn hukum yang berlaku,"ujarnya.

Ditambahkan olehnya, untuk rakyat dan warga Bandung, kualitas diukur seberapa cepat layanan publik dilaksanakan.

"Oleh karena itu lahirlah program PIPPK, dimana wilayah diberi penguatan anggaran untuk masyarakat,"Ujarnya.

Ditambahkan Ridwan, semangat dari pippk ini dari bawah ke atas, artinya program ini harus aspirstif, kemauan dan masalah yang ada di masyatakat harus disepakti secara besama.

"Jadi keberhasilan PIPPK itu dalam harus di laporkan sehinggal kita mengetahui kemajuan setiap kewilayahan,"ujarnya.

Lanjut dikatakan Ridwa, selain mendapatkan keberhasilan, PIPPK pun harus memiliki kebermaanfaatan.

"Nah kebermanfaatan ini lah yang harus ditingkatkan. Namanya PIPPK itu harus mempunyai jejak, sehingga bermanfaat untuk warga,"ujarnya.

Ridwan berharap, dengan terselenggaranya acara sosialisasi ini ada penguatan khusunya PIPPK.

"Dengan dukungan kejaksaan mudah mudahan para pemimpin kewilayahan bisa mengetahui dan mempraktekan apa yang bisa memajukan kewilayahannya untuk Bandung yang Juara,"pungkas Ridwan.

Seusai Wali Kota Bandung memberikan arahan, selanjutnya ketua tim TP2D Yudhi Kurniawan memaparkan tujuan dari pembentukan ini diantaranya.

"Menghilangkan keraguan aparatur negara dalam pengambilan keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program  strategis pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat, terserapnya anggaran secara optimal,"jelasnya.

Lanjut dijelaskan Yudhi, selain itu tujuan dibentuknya TP4D yaitu menciptakan iklim investasi yang mendorong  pertumbuham ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang  efektif dan mengutamakan pencegahan.

"Tujuan-tujuan tersebut meyakinkan bahwa dalam pembangunan khusunya kewilayahan harus adanya pendamping dari pihak kami,"ujarnya.

Ditambahkan Yudhi, program PIPPK yang diusung oleh pemerintah kota bandung berjalan dengan baik sesuai hukum yang ada.

"Kami harap sosialisai ini bisa meyakinkan para pemimpin di kewilayahan adar tidak ada keraguan khususnya di skala dinas ataupun SKPD, lurah, camat dan lain lain dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,"jelasnya.

Seusai memberikan pemaparan dari tim TP4D, lanjut berdiskusi dengan camat dan lurah se Kota Bandung, mereka menanyakan beberapa hal mengenai prosedur dan hukum yang ada  penyelenggaraan PIPPK yang berkelanjutan tersebut.