National Procurement Award 2016

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M.Danial menerima penghargaan "National Procurement Award 2016" dengan kategori "Leadership dalam transformasi pengadaan secara elektronik" yang diserahkan langsung oleh kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Dr. Agus Prabowo.

Oded menerima penghargaan tersebut saat Rapat Kerja Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Balai Kartini, Kartika Expo Center, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.37 Jakarta, Kamis (03/11/2016).

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan tingginya komitmen dalam kepemimpinan, dedikasi dan implementasi penyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE e-procurement di Pemerintahan Kota Bandung.

Oded mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan komitmen tinggi untuk kemajuan Kota Bandung terutama unit LPSE Kota Bandung, "Penghargaan ini didapat berkat kerjasama LPSE Kota Bandung dan dukungan seluruh SKPD."

Dikatakannya lebih lanjut dengan didapatkannya penghargaan ini kinerja LPSE Kota Bandung terus meningkat, "Ini harus terus ditingkatkan, kami bersama wali kota Bandung akan terus mendorong LPSE ini menjadi lebih berkualitas bukan hanya kinerjanya tapi juga akan mendorong wali kota meningkatkan tunjangannya juga," ujar Oded.

Sebagai fasilitator untuk mewujudkan Pengadaan barang/jasa yang bersih, terbuka dan akuntabel di Kota Bandung sampai bulan Oktober tahun 2016 telah selesai menyelesaikan 592 paket lelang dengan sisa masih berjalan dari total 741 paket. Paket lelang tersebut dibagi berdasarkan jenis pengadaan dengan komposisi jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi sebanyak 247 paket, jumlah paket pekerjaan konstruksi 365 paket, jumlah paket pekerjaan pengadaan barang 81 paket dan jumlah paket pekerjaan jasa lainnya sebanyak 48 paket.

Total Pagu anggaran seluruh paket lelang tersebut senilai Rp. 1.229.947.894.362,- LPSE Kota Bandung telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 14% atau total nilai selisih pagu terhadap penawaran senilai Rp. 175.352.441.884,- sedangkan total HPS paket-paket pekerjaan tersebut Rp. 1.130.062.354.359,- dengan total selisih HPS terhadap penawaran senilai Rp. 97.227.993.558,- atau prosentasi efisiensi terhadap HPS sebesar 9%.

Secara nasional LPSE sejak diinisiasi tahun 2008 terdiri hanya 5 LPSE, hingga saat ini berkembang menjadi 641 LPSE yang tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan instansi. Di seluruh Indonesia unit kerja ini telah telah mencatatkan transaksi pengadaan secara elektronik sebesar Rp.1.436 triliun dengan nilai efisiensi Rp. 112 triliun sampai tahun berjalan 2016.

Pada pemanfaatannya LPSE memiliki peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan e-Goverment, melakukan fungsi pengadaan barang/jasa elektronik, fungsi penyelenggaraan sistem elektronik (PSE), dan fungsi layanan publik secara elektronik (e-Goverment) sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan LKPP. Pada proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), LPSE berperan hanya sebagai fasilitator saja yang tidak ikut dalam proses pengadaan.

Rakernas LPSE 2016 dengan tema "Penguatan Peran Serta LPSE dalam pembangunan Nasional yang berkualitas" tersebut dihadiri sekitar seribu peserta Rakernas yang terdiri atas Kepala Daerah, praktisi, dan para pihak pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah seperti World Bank, Asian Development Bank, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Procurement Wacth, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan lainnya.