Sekda Kota Bandung, H. Edi Siswadi Minta Rumah Sakit Tidak Hentikan Pelayanan Pasien Gakin Pemegang Jamkesmas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung minta, seluruh rumah sakit di Kota Bandung yang selama ini melayani pasien keluarga miskin (gakin) khususnya pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), tidak menghentikan pelayanan kesehatan gratis program Bawaku Sehat menyusul keterlambatan pencairan dana hibahnya.

"Untuk memenuhi target pembiyaan Rp 30 milyar, APBD 2009 Kota Bandung dan bantuan Gubernur Jawa Barat tersedia anggaran Rp 22,1 milyar. Kekuranggannya Rp 8 milyar kita penuhi di APBD perubahan September ini. Jadi pihak rumah sakit tidak perlu khawatir dan takut klaimnya tidak dibayar,  apalagi sampai menolak pasien gakin pemegang jamkesmas. Ini jangan sampai terjadi." kata Sekretris Daerah (Sekda) Kota Bandung, H Edi Siswadi usai rapat evaluasi dengan 21 direktur rumah sakit se Bandung, terkait kebijakan pelayanan kesehatan gratis bantuan wali kota khusus kesehatan (Bawaku Sehat), di ruang rapat direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Jalan dr. Djoendjoenan Bandung, Selasa (25/08/09).

Program Bawaku Sehat ditegaskannya akan berkesinambungan, paling tidak hingga 2013, hingga berkahirnya masa jabatan Wali Kota bandung, H Dada Rosada. "Kami percaya, rumah sakit didirikan bukan semata-mata mengejar target provit tapi juga ada motif socialnya yang tidak hanya di rumah sakit negeri, terutama untuk pasien yang di Klas III. Paling tidak ada standar yang sama dalam pembiayaan pada kasus yang sama. Kami juga memahami apa yang diinginkan pihak rumah sakit terutama para direktur keuangannya, penagihan tidak susah, gampang cairnya, cepat dan tidak pakai lama,".

Edi menambahkan, untuk mensejahterakan warga Bandung di bidang kesehatan, selain terus meningkatkan kualitas infrastruktur, Pemkot Bandung juga berencana mengoptimalkan sejumlah puskesmas yang ada. Meningkatkan tipenya agar bisa menerima pasien rawat inap termasuk obat-obatan yang digratiskan. "Tapi ini juga menyangkut sikap mental. Ketika ada pelayanan gratis, ada Bawaku sekolah, Bawaku Makmur dan Bawaku Sehat, keluarga pra sejahtera masih saja merasa statusnya belum meningkat, masih merasa miskin. Jika demikian jadinya, penduduk miskin Kota bandung tidak akan kunjung berkurang dan menyusut malah mungkin bertambah,".

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandung, H Gunadi S Bhinekas menyebutkan 3 (tiga) sumber pendanaan, yaitu APBN berupa Jamkesmas, APBD Propinsi (Bantuan Gubernur) dan APBD Kota Bandung (Bawaku Sehat). Jumlah keluarga miskin ini dikatakannya, ada yang sudah ditentukan dengan SK Wali Kota, ada juga yang belum masuk kuota sehingga diberlakukan surat keterangan miskin (SKM) dan tidak mampu (SKTM).

Di tahun anggaran (TA) APBD 2009, Gunadi menyebutkan, Kota Bandung memiliki anggaran lebih kurang Rp 12,1 milyar. Sudah dicairkan dan dibayarkan Rp 10 milyar untuk tagihan Januari, Pebruari dan Maret 2009 termasuk tunggakan Desember 2008. Sisanya Rp 2,1 milyar untuk pembayaran klaim April 2009. "Saat ini kita masih punya cukup dana Rp 10 milyar dari bantuan gubernur yang belum digunakan serupiahpun. Persoalannya kita tidak dapat mempergunakannya karena  juklak dan juknisnya juga baru keluar.

Sesuai ketentuan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, mulai Agustus 2009 diseluruh Indonesia diberlakukan pola pembayaran INA DRG, khususnya untuk pasien yang dirawat di Klas III. Pembiayaan tidak perdiagnosa tapi menyeluruh setiap pasien dengan harus mengacu pada fungsi social rumah sakit. (www.bandung.go.id)