Hunian Pola Vertikal Pilihan Jaga Kualitas Lingkungan

Padatnya penduduk disertai pesatnya pertumbuhan bangunan hunian konvensional berpola horizontal, berpotensi timbulkan kawasan pemukiman kumuh perkotaan, menekan berat sediaan lahan ruang terbuka hijau (RTH), turunnya kualitas lingkungan beserta daya dukungnya.

"Bagi Kota Bandung, kehadiran bangunan hunian horizontal benar-benar sudah mencapai titik jenuh. Jika ini terus dipaksakan dan tidak ada upaya menatanya, kota ini akan menjadi  tempat hunian kumuh tidak sehat," kata Wali Kota Bandung dalam kesempatan upacara bendera yang dirangkaikan dengan peringatan hari perumahan nasional (Hapernas) Tahun 2009 tingkat Kota Bandung, di Plaza Balaikota, Jalan Wastukancana 2, Senin (31/08/09).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung selama ini, dikatakan Dada, program perbaikan dan penataan pemukiman secara perlahan telah merekonstruksi kawasan pemukiman yang lebih baik dan sehat. Namun kebijakan rekonstruksi ini tidak cukup untuk menyelesaikan kesulitan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan.

Menurutnya, statistik komposisi hunian sangat tidak memadai, masih ada 5 kepala keluarga menghuni 1(satu) unit rumah ukuran kecil. Warga memiliki sarana air bersih juga baru 74,21 %, punya jamban 60,61 %, punya pembuangan sampah 50,66 %. "Ini menunjukkan gambaran, kebutuhan sarana kesehatan secara umum belum meningkat,".

Dada menambahkan, Pemkot Bandung dalam lima tahun terakhir telah melaksanakan kebijakan perumahan hunian secara vertical berupa rumah susun sederhana sewa Rrusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami). "Hanya saja karena keterbatasan kemampuan, penyediaannya masih terbatas. Sampai saat ini, jumlah hunian rusunawa dan rusunami yang telah dan sedang dibangun baru mencapai 4.740 unit hunian,".

Populasi penduduk Kota Bandung 2,3 juta jiwa dibanding jumlah bangunan rumah tinggal yang telah ada 425.608 unit ditambah 4.740 unit, dikatakannya, Kota Bandung kekurangan kebutuhan rusunawa dan rusunami 21.172 unit hunian atau 220 twin blok.  "Meski kekurangan unit hunian cukup besar termasuk lahan dan nilai investasinya, saya optimis pemenuhan bangunan rusunawa dan rusunami dapat terpenuhi,".

Optimisme ini menurutnya bukan tanpa alasan. Dada melihat respon masyarakat Bandung terhadap kehadiran bangunan hunian vertical dikatakannya sangat positif sehingga percepatan kecukupan kebutuhan hunian dapat dilakukan maksimal.

Dada mengimbau, masyarakat menyikapinya dengan baik dalam arti yang telah memiliki rumah jangan lagi ikut-ikutan. Berspekulasi mengajukan permohonan rusunawa atau rusunami sehingga memonopoli kepentingan rakyat kecil. "Saya juga mengimbau BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan real estate Indonesia (REI), sungguh-sungguh membantu pekerjanya dan masyarakat dalam penyediaan hunian sehat dan terjangkau,".

Terhadap kawasan tertentu yang cenderung jenuh dan kumuh, Dada kembali menegaskan, Pemkot Bandung secara bertahap akan melakukan revitalisasi kawasan melalui pola resettlement. Seluruh kawasan di Kota Bandung memiliki fungsi dan keunggulan maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. "Pemkot ingin, Kota Bandung adalah kota yang layak huni dan berkualitas. Tentunya melalui strategi pembangunan perumahan yang terjangkau bagi semua kalangan,".

Kebijakan pembangunan perumahan dikataknnya harus benar-benar realistis. Kebutuhan rumah hunian warga terpenuhi tapi juga  tidak mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan hidup. "Bangunan hunian vertical merupakan pilihan jika kualitas lingkungan hdup kota ini ingin tetap terjaga," pungkasnya. (www.bandung.go.id)