Evaluasi Verifikasi Bawaku Kemakmuran. Kinerja Tim Verifikasi Dikhawarirkan Tidak Capai Target Waktu

Terkait program bantuan peningkatan kemakmuran (PBPK), sebagai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung atau yang dikenal dengan bantuan walikota khusus (Bawaku) Kemakmuran, progres kinerja 42 orang anggota tim verifikasi yang terbagi 6 kelompok, dalam melaksanakan tugasnya, ditengarai sangat kewalahan.

Betapa tidak karena dari target yang ditetapkan 4.000 orang dengan plafon anggaran Rp. 10,4 Milyar, ternyata mengalami ledakan, baik jumlah pemohon maupun besaran yang diajukan. Proposal yang masuk ke Bagian Ekonomi  hingga hari terakhir 8 Juni lalu, tercatat 53.748 proposal dengan nilai usulan mendekati Rp. 450 milyar.

â€Capaian hasil verifikasi yang sudah dilakukan, baru mencapai 2,7 %. -- Sehingga apabila tidak dilakukan penambahan jumlah petugas, kinerja tim dikhawatirkan tidak akan mampu mencapai target batas waktu pencairan bantuan, yaitu Agustus 2007 mendatangâ€, kata Asisten Ekbang dan Kesra, Ir. Drs H Taufik Racman MH,  dalam acara rapat evaluasi pelaksanaan survey verifikasi data bantuan kemakmuran, di Ruang Serbaguna Balaikota, Jalan Wastukancana 2 Bandung. Dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, DR H Edi Siswadi Msi, para camat, lurah dan para pimpinan dinas terkait.

Lebih lanjut dikatakan Taufik, jika setiap anggota tim dapat melakukan survey terhadap 5 orang pemohon, maka untuk mensurvey 53.748 proposal diperlukan waktu 256 hari atau hampir sepuluh bulan.

Untuk tercapainya target waktu pekerjaan verifikasi, Agustus 2007, menurutnya diperlukan penambahan 181 orang. Sehingga dengan jumlah personil 223 orang, proses survey dapat diselesaikan 49 hari atau kurang dari 2 bulan.   â€Untuk itu kami mengundang camat, lurah dan para kepala seksi ekonomi kecamatan dan kelurahan, untuk dilibatkan menjadi petugas verifikasi. Draft keputusan walikotanya sudah kita persiapkanâ€, kata Taufik. Seraya menambahkan, awal Juli mendatang, keseluruhan tim verifikasi harus sudah operasional.

Dalam arahannya, Sekda Kota Bandung mengemukakan, jika verifikasi dilakukan oleh anggota tin yang sebanyak 42 orang, sedangkan masyarakat ingin secepat cair, maka kalau menunggu selama 10 bulan, adalah hal yang tidak mungkin.

Untuk itu, tahap awal verifikasi menurutnya perlu diprioritaskan bagi proposal yang memenuhi syarat administrasi dan normatif sesuai Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007. â€Bantuan peningkatan kemakmuran ini, selain harus tepat sasaran tapi juga harus berdampak pada peningkatan dan penguatan ekonomi rakyat, terutama usaha kecil dan koperasiâ€, ungkapnya. Seraya menambahkan, sebagai pegangan anggota tim verifikasi, harus dilengkapi dengan panduan ayang memuat parameter dan indikator-indikator yang jelas. Sehingga dapat memutuskan, layak tidaknya seseorang untuk mendapatkan bantuan. (www.bandung.go.id)