Rapat Konsultasi Penyusunan Program Kerja TP PKK Kota Bandung Tahun 2008

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), meskipun di era pemerintahan Presiden Gusdur nyaris dibubarkan, dengan 10 program pokoknya, keberadaanya justeru dirasakan sangat menunjang dalam meningkatkan eksistensi keluarga, tinggal bagaimana mensinergikannya dengan program Pemerintah Daerahnya, dan kegiatan kader dilapangan.

Dalam merespon kegiatan kadernya ini, terutama agar lebih terarah dan terwujudnya pengelolaan program PKK yang benar dan baik, TP PKK Kota Bandung selama sehari menyelenggarakan Rapat Konsultasi untuk menyusun pedoman kegiatan dalam bentuk program kerja terpadu, bertempat di Aula Serbaguna Balaikota Jalan Wastukancana 2 Bandung, Selasa (4/3/08). Dihadiri wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, para camat, sejumlah pejabat publik, para pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Bandung.

Ketua Pelaksana Hj. Gita Edi Siswadi menuturkan, rapat konsultasi PKK ini bertujuan untuk menyusun progran kerja TP PKK Tahun 2008 yang terpadu dengan program Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung, meningkatkan kualitas gerakan PKK melalui 10 Program Pokok PKK yang disinergikan dengan 7 program prioritas pembangunan Kota Bandung, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka mempercepat proses pemberdayaan keluarga.

Ketua TP PKK Kota Bandung, Hj. Nani Dada Rosada mengemukakan, peran aktif kerelawanan kader PKK dengan kader Dasa Wismanya dalam pelaksanaan program PKK, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Bandung.

“Evaluasi yang dilakukan setiap tahun baik oleh TP PKK Propinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional, pada Tahun 2007 Kota Bandung mampu meraih prestasi juara Posyandu, UP2K dan pelaksanaan hari kesatuan gerak PKK. -- Ini sangatlah membanggakan,“ ujarnya seraya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada pengurus dan seluruh kader PKK.

Menurutnya, 10 program pokok PKK memiliki banyak kesamaan dengan 7 program prioritas Kota Bandung, baik dari sisi kegiatan terlebih dari sisi tujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Dalam program pendidikan, dikatakannya, kader PKK saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kelompok belajar masyarakat (PKBM melalui Paket A dan. Posyandu juga menurutnya, merupakan primadona PKK dibidang peningkatan derajat kesehatan. Kader PKK banyak terlibat sebagai juru pemantau jentik (Jumantik) melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.

Dalam bidang kemakmuran, kader PKK terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalu upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), usaha berbasis kelompok (UBK), pengembangan kehidupan kopersi. Sedangkan di bidang lingkungan hidup, kader PKK juga konsern dengan melaksanakan Gerakan Sejuta Bunga Untuk Bandung (GSBUB) dan Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (GP4LH) sebagai antisipasi pemanasan global dan mengembalikan citra Bandung Kota Kembang atau Parijs Van Java.

“Di tahun 2008 ini, kami pengurus dan kader-kader PKK se Kota Bandung, bertekad meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program PKK dan 7 Program Prioritas Kota Bandung. Ini diharapkan akan lebih mempercepat dan mendekatkan harapan masyarakat terhadap perwujudan Bandung yang Bermartabat,” tandasnya.

Tugas mensejahterakan keluarga yang diemban jajaran TP PKK, menurut wali kota, tidaklah ringan. Karena selain mensejahterakan keluarganya sendiri, pengurus dan kader juga mengemban misi untuk mendorong kesejahteraan keluarga-keluarga lainnya. “Camat atau Lurah dalam pelaksanaan 7 program prioritas, mungkin juga ada sasaran yang tidak bisa dicapai sempurna jika tidak dibantu PKK.  Tapi ini tidak berarti harus cul dog-dog tinggal igel atau meninggalkan tugasnya dalam pelaksanaan 10 program pokoknya. Kerjasama yang sudah baik ini, tentunya harus dipelihara dan lebih ditingkatkan lagi,” kata Dada.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikatakan wali kota, bantuan APBD dalam bentuk dana hibah, hakekatnya hanyalah merupakan stimulan untuk mendorong partisipasi, kemandirian serta sifatnya prioritas. Bantuan hibah tidaklah selamanya dapat diberikan secara terus menerus. Namun bersama DPRD, dirinya akan berupaya terus melakukan terobosan kebijakan, sepanjang penerima bantuan memanfatkannya secara benar-benar untuk kegiatan produktif, yang kedepannya diharapkan mampu mandiri baik sosial maupun ekonominya.  (www.bandung.go.id)