Sumber BMKG
Ba -
du, g Huja- Seda ° C
"Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kota Bandung"

Sosialisasi Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004

Senin, 28 April 2008, Sumber BAKOMINFO, dibaca: 4.897 kali

Kecenderungan berkurangnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilhan Umum (Pemilu),  baik legislative, Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak sepenuhnya disebabkan alasan teknis. Kurangnya partisipasi politik ini, disebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap system Pemilu termasuk parpol peserta pemilu.

Adanya revisi/perubahan kedua Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa angina segar karena memberikan peluang kepada calon perseorangan (independent) yang tidak diusung Parpol, akan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat.

 “Perubahan ketentuan ini, tentunya akan meramaikan dinamika politik dan demokokrasi, sekaligus memberikan jaminan penyelenggaraan Pemilu yang lebih adil dan demokratis. Mudah-mudahan dengan perubahan kedua UU 32 tahun 2004 ini, akan meningkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu termasuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandung,” ungkap Walikota Bandung, H Dada Rosada SH, M.Si dalam acara sisialisasi perubahan kedua UU RI Nomor 32 Tahun 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, bertempat di Bidakara Savoy Homan Hotel, Jalan Asia Afrika 112 Bandung, Jumat (25/04/08). Diikuti peserta, terdiri unsur Perguruan Tinggi (para Ketua BEM), Panitia Pemilihan Umum Kecamatan dan Kelurahan (PPK dan PPS), Camat dan Lurah se Kota Bandung.

Acara dihadiri Ketua KPU Pusat, Prof Dr Abdul Hafiz Anshary, AZ, MA, Direktur Pejabat Negara, Ditjen Otda Depdagri (Ir Sapto Supono, M.Si, Ketua KPU Jawa Barat, Drs Stia Permana. Menghadirkan nara sumber SH, M.Si (Ditjen Otda Depdagri), Dra Hj Endang Sulastri, M.Si (Ketua Divisi Sosialisasi KPU Pusat), dan Pakar Hukum Tata Negara, DR H Asep Warlan Yusuf SH, MSi.

Kegiatan ini dikatakan walikota, akan menjadi sarana menyebarluaskan informasi revisi perubahan kedua UU 32/2004, sebagai sumber rujukan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya terkait persoalan pengaturan syarat pasangan calon perseorangan (independent) maupun calon Kepala Daerah yang mengikuti kembali Pilkada (incumbent), sehingga memantapkan mekanisme Pilkada di Kota Bandung. “Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bandung berjalan lancar, damai dan tidak menimbulkan dampak negative yang dapat merugikan masyarakat luas,” ujar Dada.

Revisi perubahan kedua yang sudah disyahkan DPR 1 April 2008 lalu, dikatakan Ketua KPU Pusat, meski belum ditandatangani Presiden, selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari setelah disyahkan, ditandatangani atau tidak, akan tetap berlaku. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan draf peraturan terutama terkait pasangan calon perseorangan. “Dalam dua hari ini hingga Minggu, kami akan segera rapat untuk memfinalisasi draf yang sudah disampaikan biro hukum, biro teknis dan biro perencanaan. Insya Allah paling lambat satu minggu, setelah ditantangani Bapak presiden, peraturan itu akan sudah kita turunkan. Tapi ini hanya untuk mengatur yang calon perseorangan saja. Karena untuk calon incumbent itu mnjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri,” kata  Hafiz.

Draf yang dibahas dikatakan Hafiz, intinya pengaturan tentang teknik verifikasi yang akan dilakukan PPK, PPS, KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi termasuk bukti pernyatan dukungan apakah harus pakai materai atau cukup dengan melampirkan bukti diri, diantaranya foto copy KTP atau identitas lain, bisa keterangan Lura/kepala desa, SIM atau paspor . “Kepastian bukti penrnyataan dukungan harus atau tidaknya menggunakan materai belum kita putuskan secara pasti, masih harus kita bicarakan,” ujarnya.

Pengalaman pada verifikasi calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Tahun 2004, bukti pernyataan dukungan itu tidak pakai materai karena jumlahnya yang terlalu besar. Jika 3 % saja dari 2 juta penduduk Kota Bandung, berarti itu sudah mencapai 60.000. “Itu bukan perkara kecil. Materai ini, hanya alat bukti saja yang nanti akan kita verifikasi secara factual dilapangan,” kata Hafiz.

Ketua KPU Kota Bandung, Benny Mostafa mengemukakan,   perubahan UU 32.2004, berdampak pada jadwal tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bandung karena verifikasi yang harus sesuai mekanaisme, dilakukan PPS, PPK dan KPU Kota.  Jadwal proses verifikasi berdasarkan ketentuan ini, saat ini sangat sempit, sehinnga KPU Kota Bandung perlu menjadwal ulang. “Di tahap awal, nantinya akan ada pergeseran jadwal untuk  verifikasi, waktu yang diberikan jauh lebih longgar. Pendaftaran calon yang semula 10 s.d 16 Mei akan bergeser ke bulan Juni tapi tidak merubah jadwal kampanye dan waktu  pemungutan suara 10 Agustus. Secara keseluruhan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bandung, tidak ada masalah termasuk dukungan anggaran. Pemkot dan DPRD Kota Bandung cukup akomodatif, sangat memperhatikan. Ini akan menjamin kelancarannya Pilkada Kota Bandung sesuai jadwal dan tahapan,” kata Benny.   (www.bandung.go.id)

Kamis, 24 April 2014
1:14:56

Statistik Pengunjung
Online: 117
Total: 13.021.154

Kabar Bandung

  • Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda dapat dipergunakan untuk latihan, diskusi, saresehan, work shop, pertunjukan, dll. terbuka untuk masyarakat luas.
  • Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda pada tahun 2013, akan menyelenggarakan pertunjukan aneka seni budaya setiap Malam Minggu, ( 36 kali pertunjukan, 5 kali seminar pembinaan latihan seni tradisional ketuk tilu), bagi yang berminat dapat bergabung mengikuti latihan di Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda.
  • Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Bandung bisa melalui telepon (022) 423 4793 atau melalui email diskominfo@bandung.go.id
  • Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan DKM Masjid Al-Ukhuwah, melaksanakan pembinaan Rohani untuk seluruh Karyawan dan Karyawati Pemkot Bandung, rutin dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 07.30 - 09.00 WIB.

Downloads