Wali Kota Bandung, H Dada RosadaTerima Satyalancana Emas LPM

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen non politis, LPM memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan pemerintah. Ada garis sambung dan benang merah, sama-sama ingin memberdayakan masyarakat, terutama dalam ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berbasiskan kebersamaan dan kegotongroyongan.

"LPM benar-benar menjadi wadah penampung sekaligus penyalur aspirasi dan prakarsa yang berkembang dalam masyarakat sehingga tercipta keterpaduan pembangunan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah," ungkap Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH, M.Si usai menerima penghargaan Satyalancana Emas LPM dalam kesempatan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi LPM Jawa barat masa bhakti 2009-2014, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jalan Dalem kaum, (15/12/09).

Penghargaan Satyalancana Emas LPM diterima Dada, karena jasa, dedikasi dan andilnya dalam membidani lahirnya LPM se Indonesia pada 9 tahun lalu di Kota Bandung Jawa Barat dan memajukan LPM di Kota Bandung. Dada Diakui sebagai tokoh, motivator dan katalisator  LPM Nasional. Penghargaan berupa pin emas disematkan Sekjen DPP Asosiasi LPM, Andin Azha.

Terkait keberadaan LPM, Dada menuturkan, ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk  melakukan iktiar pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kesemuanya ditujukan bagi tercapainya sumber daya manusia mandiri dan berkualitas, yang mampu menggerakan potensi pembangunan menuju tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

"Peran msyarakat dalam era disentralisasi saat ini begitu sangat penting, sehingga perlu diapresiasi oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses pembangunan benar-benar didasari aspirasi dan prakarsa masyarakat," tuturnya.

Sebagai organisasi independen dan mitra pemerintah, LPM dinilainya sangat memahami karakteristik masyarakat. Tidak saja peka, kritis dan konstruktif tapi juga mampu menciptakan percepatan kemajuan dengan tetap memelihara ikatan kebersamaan dengan jajaran pemerintah.

Komposisi dan susunan Pengurus DPD Asosiasi LPM Jabar 2009-2014, terdiri dari H Dadang Muhammad Maksum dan H Dada Rosada (Dewan Fasilitator). Kamal Alamsyah, Benyamin Arif, Tomas Bulgan, Dodo Anwar, Asep Mamat, H Isa Subagja, H Asep Dedi, H Dedem Ruhlia (Dewan Pakar).

Pengurus harian teridiri Tatang Suratis (Ketua). H Sopiar Sumartadipura, Supriadi HS, Nanang Herdiana dan Mujiono M (Wakil Ketua). H Kiki Ahmad Zakiah, Dahlan Gunawan Arifin, Cecep Karsidi (Wkl Sekretaris). H Atang  Ruhiyat (Bendahara). E Kosasih (Wkl Bendahara).

Bidang-bidang (12) terdiri dari  E Ratnawati dan Rudi Hermawan (Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan dan keanggotaan).  H Yusi Hasibuan, Andi Suhandi dan Dian Puteri Muslih (Pemberdayaan Koperasi dan UKM). Rike Suryaningsih dan H Mira Tasmira (Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Idi Suhadin dan H Edi Ahmadi  (Pemberdayaan peningkatan SDM). Maman Herman Iskandar dan Adang Djumhawan (Pemberdayaam kemitraan desa tertinggal). Dudu Sadudin dan Aub Ahmudin (Pemberdayaan pengembangan potensi daerah dan kelautan). Tatang Suardi dan Deden M Nur (Pemberdayaan pemuda dan olah raga).  RA Syarifudin dan Lili Witarsih (Pemberdayaan seni budaya dan pariwisata). Titing Sukardi dan Ateng Jaelani (pemberdayaan kesehatan dan lingkungan hidup).  HR Juhara dan Darussalam (pemberdayaan kesra dan tanggap darurat). KR Firmansyah dan Ishar Arif (pemberdayaan hyukum, HAM dan perundang-undangan). Ridwan dan Yusep Kushendar (pemberdayaan komunikasi dan informasi).

Mengemban tugas 5 tahun kedepan, Ketua DPD Asosiasi LPM Jabar, Tatang Suratis menyebutkan 5 poin misinya yang akan diimplementasikan di seluruh LPM kelurahan dan desa di Jawa barat yang disebutnya lima turut serta.

Kelima turut serta ini, yaitu pertama mendorong dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru serta penciptaan iklim usaha yang sehat. Kedua, membangun demokrasi dalam kehiduoan masyarakat desa dan kelurahan. Ketiga, meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan kemitraan bersama pemerintah di berbagai jenjang sehingga program pemerintah dapat dinikmati masyarakat. Keempat, melaksanakan kegiatan yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai keanekaragaman. Kelima, memperdalam meningkatkan SDM pengurus dan anggota LPM sampai ke desa dan kota di bidang informasi teknologi (IT). (www.bandung.go.id)