Launching Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung di Launching oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, (31/3) di Gedung Sasana Budaya Ganesa Jl. Tamansari No. 73 Bandung. Launching ditandai dengan dibunyikannya alat musik angklung oleh Wali Kota Bandung didampingi Wakil Wali Kota Bandung Oded MD. Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, Ketua TP PKK Ny. Atalia Ridwan Kamil, Wakil Ketua TP PKK Ny. Siti Oded MD, Ketua DWP Ny. Sri Yossi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung.

(PIPPK) tersebut merupakan salah satu refleksi gagasan besar untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui penerapan desentralisasi.

Launching ini merupakan sosialisasi akhir mengenai PIPPK kepada para RW, LPM, PKK dan Karang taruna yang berada di Kelurahan, adapun teknis pelaksanaanya mengikuti Perwalnya yang sedang di finalisasi bersama DPRD.

Menurut wali kota, tema dari pelaksanaan PIPPK tahun 2015 adalah penataan dan peningkatan infrastruktur kewilayahan dengan titik berat mewujudkan Bandung Bersih tahun 2015.

“Ada 100 juta per tahun sudah disiapkan untuk tahun ini yang sesuai dengan tata kelola keuangan pemerintahan yang telah diseakati harus transparan dan akuntabel, adapun program tahun ini kita fokuskan dulu untuk infrastruktur dan Kebersihan,” jelasnya.

Ridwan juga menjelasakan bahwa nantinya setiap RW wajib memiliki Infrastuktur kebersihan berupa pengangkut sampah yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan di setiap RW nya.

“Jika lingkungan dan jalannya luas maka kita akan Pakai Triseda, dan jika lingkungannya sempit dan jalannya berbelok-belok maka alat pengangkut sampahnya disesuaikan yang bisa didorong oleh manusia,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan wali kota bahwa setelah di review, minggu ini diharapkan Perwalnya segera disempurnakan, dan target bulan april ini PIPPK ini sudah harus dimulai.

Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa anggaran yang di gelontorkan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan tahun 2015 ini kurang lebih Rp. 200 Milyar. Selain itu sistem pelaksanaan Program IPPK tersebut berupa reward dan punishment.

“RW yang bekerja dengan baik dan tidak ada masalah, bukan tidak mungkin anggarannya kita tambah, adapun RW yang kesulitan dan tidak mau bergerak bukan tidak mungkin kita kurangi,” Tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilksanakan penandatanagan fakta intregritas para lurah yang secara simbolis ditandangani oleh 30 perwakilan lurah yang mewakili masing-masing kecamatan yang ada di Kota Bandung, yang jumlahnya 151 Kelurahan.

(www.bandung.go.id)